Rp1,235 Triliun untuk Penanganan Karhutla, Publik Perlu Awasi Alokasi Dana di Tujuh Provinsi

Faktakalbar.id - Pemerintah pusat menyalurkan anggaran Rp1,235 triliun untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta melindungi masyarakat di tujuh provinsi terdampak.

Penyaluran bantuan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 7 September 2026 dan 22 Oktober 2026, dengan sasaran 35 pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak.

Tujuh provinsi penerima bantuan tersebut meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.

Besarnya anggaran tersebut membuat keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian masyarakat.

Dana bantuan dialokasikan untuk mendukung pelayanan kesehatan, penyediaan perlengkapan perlindungan diri, serta kebutuhan operasional pemadaman dan penanganan karhutla.

Pada sektor kesehatan, anggaran tersebut ditujukan untuk pelayanan medis, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, fasilitas rumah oksigen, serta penanganan pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.

Sementara itu, kebutuhan operasional pemadaman mencakup penyediaan alat pelindung diri (APD), pompa air, tangki air, selang pemadaman, alat suntik air untuk lahan gambut, dan pembangunan sumur bor.

Namun, informasi mengenai total anggaran tersebut belum disertai rincian pembagian dana untuk masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota penerima.

Kondisi ini membuat publik perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai besaran dana yang diterima setiap daerah, mekanisme penyaluran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran dengan mencermati informasi resmi pemerintah daerah, laporan realisasi belanja, serta pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan karhutla.

Pengawasan juga perlu diarahkan pada kesesuaian antara anggaran yang dibelanjakan dan kebutuhan nyata di lapangan, termasuk ketersediaan masker, peralatan pemadaman, fasilitas kesehatan, dan sarana pengendalian kebakaran.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi lapangan, masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada instansi terkait atau menyampaikan pengaduan melalui kanal pengawasan yang berwenang.

Transparansi menjadi penting agar anggaran penanganan karhutla benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi warga yang terdampak.

Selain memastikan dana tersalurkan, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan anggaran dalam mengurangi risiko kebakaran serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.

Dengan nilai anggaran mencapai Rp1,235 triliun, keterbukaan data dan pengawasan publik diperlukan agar penggunaan dana dapat diperiksa secara objektif dan dipertanggungjawabkan.