Agent of Change? Ketua Badko HMI Kalbar Bungkam Soal Mobil Dinas Pemprov Rp15 Miliar!

Faktakalbar.id, PONTIANAK
- Organisasi mahasiswa ekstra kampus, atau Organisasi Kepemudaan (OKP), selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah, memastikan setiap langkah berpihak pada rakyat.

Namun, idealisme ini tampaknya luntur di hadapan Ketua Badko (Badan Koordinasi) HMI Kalbar,
Muhammad Said
. Ia memilih bungkam soal pengadaan kendaraan dinas oleh Pemprov Kalbar senilai
Rp15 miliar
, sebuah angka fantastis yang memantik pertanyaan besar.

Ironisnya, di tengah pembelian armada baru tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar juga tetap menganggarkan sewa kendaraan senilai
Rp1,196 miliar.

"Untuk sementara kami belum bisa berkomentar terkait kendaraan dinas Pemprov. Gak cukup bahan dan data juga, Pak,"
ujar Said dalam keterangan tertulis pada Senin (16/6/2025).

Dalih kurangnya data ini tentu patut dipertanyakan, mengingat informasi pengadaan tersebut terpampang jelas dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui situs resmi LKPP,
sirup.lkpp.go.id
.

Baca Juga:

Jalan Rusak di Kalbar Terbengkalai, Pemprov Malah Belanja Mobil Mewah

Bahkan, setelah diberikan data rincian rencana pengadaan tangkapan layar dari situs tersebut, Said tetap memilih membisu, enggan memberikan komentar hingga hari ini, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan.

Sikap bungkam HMI ini kontras dengan pernyataan organisasi lain. Ketua GMNI Kalbar,
Cesar Marchello
, dengan tegas mengecam penganggaran dana tersebut.

Ia menilai Pemprov Kalbar harus mengevaluasi ulang secara menyeluruh kebutuhan dan rencana efisiensi anggaran, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

"Jika Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk menyewa kendaraan sebesar Rp1,196 Miliar di tahun 2025, maka rencana pembelian kendaraan dinas baru perlu ditinjau kembali. Terutama jika kendaraan yang ada masih dapat digunakan atau diperbaiki,"
tegas Cesar, Jumat (19/6).

Baca Juga:

Sekda Harisson Enggan Komentari Pengadaan Kendaraan Dinas Oleh Pemprov Kalbar

Senada dengan Cesar, Ketua KAMMI Kalbar,
Mursalin
, turut menyuarakan ketidaksetujuannya. Ia menilai anggaran belanja ini sama sekali tidak bijak jika Pemprov sudah siap menggelontorkan dana untuk menyewa kendaraan dinas yang fungsinya serupa.

"Pengadaan anggaran ini tentu tidak bijak, apalagi Pemprov sudah menganggarkan sewa terhadap kendaraan dan fungsinya pun sama. Sebaiknya Pemprov melihat kembali apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kalbar dan bisa memprioritaskan anggaran untuk hal tersebut,"
pungkas Mursalin, Sabtu (20/6), menyoroti kebutuhan nyata masyarakat yang sering terabaikan.

Sikap enggan berkomentar dari Ketua HMI Kalbar, Muhammad Said, jelas menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Barat yang mengharapkan kebijakan dan program prioritas lain yang lebih krusial, seperti infrastruktur, kesehatan, fasilitas umum, dan pendidikan.

Apakah ada keterlibatan khusus antara Ketua HMI Kalbar dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekda Kalbar, Harisson?

Rakyat yang namanya sering dikumandangkan saat aksi ini berhak tahu mengapa suara
"Agent of Change"
kini membisu di tengah gelontoran dana fantastis yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

(Mro)