MBG Dinilai Mencederai Masyarakat Miskin, Kritik Terus Bergulir

Sejumlah siswa sekolah menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang kelas, sebuah program nasional yang kini tengah mendapat sorotan tajam dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. (Dok. Ist)
Sejumlah siswa sekolah menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang kelas, sebuah program nasional yang kini tengah mendapat sorotan tajam dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tak lebih dari sekadar proyek pemerintah yang belum menyentuh kepentingan dasar masyarakat Indonesia.

Alih-alih menjadi instrumen pemberdayaan, pelaksanaannya disebut lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak, bukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang dijanjikan.

Baca Juga: Aksi Massa di DPRD Kalbar Gugat Program MBG: Dinilai Sekadar Proyek Borongan Elite

Program MBG yang merupakan kebijakan nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin di daerah.

Kritik kian menguat setelah muncul sorotan terhadap sejumlah dapur SPPG yang terkesan berorientasi pada keuntungan semata, bahkan diduga lalai hingga menyebabkan kasus siswa mengalami keracunan, sehingga semakin mempertajam penilaian publik terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Seruan Aksi Kalbar Menggugat” pada 26 Februari lalu yang dilakukan. Membuat Sejumlah elemen masyarakat menyatakan kritik terhadap program tersebut tetap hangat dan menjadi perbincangan di media sosial dan berbagai ruang diskusi publik.

Baca Juga: Mahasiswa Se-Kalimantan Barat Gelar Aksi di DPRD Provinsi, Desak DPRD Evaluasi Program MBG dan Polri

Indah, salah satu orator dalam dalam ruangan Paripurna setelah aksi kembali mengkritik keras penyeragaman gizi tanpa melihat kondisi riil di lapangan.

Ia juga mempertanyakan motif di balik mega proyek tersebut yang dituding sarat kepentingan ekonomi elite.

“Ini kan namanya kerja borongan Pak. Ini sifatnya skala nasional, gizi teman-teman di NTT beda sama gizi orang-orang di Jakarta. Dapur Papua beda dengan dapur Jawa, dapur Kalimantan, sekolah Kalimantan beda dengan sekolah di Jawa. Ini skala nasional jadi harus diberlakukan melihat bagaimana pemberdayaan lokal tersebut,” tegas Indah.

Lebih lanjut, massa aksi menyoroti narasi pengentasan stunting yang dinilai keliru jika hanya diselesaikan lewat pembagian makanan gratis di sekolah, tanpa menyentuh aspek kesehatan ibu dan kemiskinan struktural.