Faktakalbar.id, PONTIANAK – Upaya penyatuan dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Barat kembali menemui jalan terjal.
Ketua Umum Kadin Kalbar, H. Muhammad Saleh, secara resmi melayangkan surat keberatan kepada Kadin Indonesia terkait rencana pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) yang digelar oleh kubu Santyoso Tyo, Selasa (21/01/2026).
Baca Juga: Dukung Target Ekonomi 8 Persen, DPR dan Kadin Sepakat Perkuat Payung Hukum Lewat Revisi UU
Surat keberatan dengan Nomor: 001/S.Kel-Kadindo/KB/I/2026 tersebut dikirimkan menyusul beredarnya undangan Musprov Kadin Kalbar yang akan dilaksanakan di Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis (22/01/2026).
Dalam undangan tersebut, tercantum nama H. Eddy Firman sebagai Ketua Panitia dan Santyoso Tyo sebagai Ketua Umum Kadin Kalbar penyelenggara.
Terkait pelaksanaan agenda tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Kalbar, Muhammad Rival, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke pusat.
Ia menegaskan tidak ada koordinasi resmi terkait acara itu.
“Dari hasil komunikasi kami dengan Kadin Indonesia cq Bapak Widianto selaku Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan, tidak ada komunikasi dan koordinasi antara panitia pelaksana Musprov tersebut dengan Kadin Indonesia,” ujar Rival.
Baca Juga: Kadin Kalbar Tolak Arya Rizqi Darsono: Kenapa Harus Dipimpin Orang Luar Kalbar?
Sementara itu, H. Muhammad Saleh dalam pernyataan resminya sangat menyayangkan langkah sepihak ini.
Padahal, menurutnya, ia sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan penyatuan kepengurusan sesuai arahan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, yang selaras dengan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kekompakan dalam organisasi pengusaha.
