Faktakalbar.id, NUUK – Ketegangan geopolitik di wilayah Arktik kian memanas.
Prancis bersama sejumlah negara NATO lainnya mengumumkan pengiriman kontingen pasukan ke Greenland untuk menggelar latihan militer, Jumat (16/01/2026).
Baca Juga: Mark Rutte di Parlemen Eropa: Sinergi NATO-UE Perkuat Pertahanan dan Ukraina
Langkah ini diambil hanya berselang sehari setelah perwakilan Denmark dan Greenland menyatakan adanya “perbedaan pendapat yang mendasar” dengan Amerika Serikat terkait ambisi Presiden Donald Trump untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark tersebut.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Kamis (15/01/26) mengonfirmasi bahwa sekelompok tentara Prancis telah berada di lokasi dan akan segera disusul oleh perkuatan aset darat, laut, dan udara dalam beberapa hari mendatang.
Mereka dijadwalkan bergabung dengan pasukan Denmark dan sekutu NATO lainnya untuk latihan bersama.
Dalam pidatonya di hadapan militer, Macron secara tersirat menyindir ambisi Amerika Serikat.
“Prancis harus bersedia menilai ancaman, beradaptasi, dan berdiri berdampingan dengan negara berdaulat untuk melindungi wilayahnya,” tegas Macron.
Ia menambahkan peringatan keras mengenai situasi global saat ini, menyebut bahwa “bentuk kolonialisme baru sedang bekerja di antara beberapa pihak”.
Selain Prancis, Kementerian Pertahanan Belanda juga mengumumkan pengiriman perwira angkatan laut ke Greenland untuk memetakan opsi latihan gabungan di wilayah Arktik.
Pasukan ini akan bergabung dengan personel dari Jerman, Norwegia, dan Swedia.
Pengerahan kekuatan militer Eropa ini merupakan respons langsung terhadap tekanan Washington.
Presiden Trump bersikeras bahwa pengambilalihan Greenland vital bagi keamanan nasional AS untuk mencegah pengaruh Rusia dan China.
“Jika kita tidak masuk, Rusia akan masuk dan China akan masuk,” klaim Trump kepada wartawan, Rabu (14/01/26).
Namun, narasi tersebut ditolak oleh Denmark. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebut keinginan Trump untuk menaklukkan Greenland sebagai sesuatu yang “sama sekali tidak dapat diterima”.
Sementara itu, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, turut mengecam potensi intervensi AS.
Ia menyebut upaya pengambilalihan wilayah sesama anggota NATO oleh anggota NATO lainnya akan menjadi sebuah bencana.
