Faktakalbar.id, PONTIANAK – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan se-Kota Pontianak resmi dimulai sebagai forum partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan tahun 2027.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengajak warga untuk aktif menyampaikan usulan konstruktif demi kemajuan kota.
Baca Juga: Gotong Royong Bersama Warga, Edi Rusdi Kamtono Puji Semangat Pemuda KNPI di Pontianak
Dalam arahannya, Edi menegaskan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Fokus ini diambil untuk menjawab kebutuhan mobilitas dan ekonomi warga.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum terus dibenahi untuk mendukung aktivitas warga,” ujarnya, Senin (12/01/2026).
Edi memaparkan bahwa Pontianak masih dihadapkan pada sejumlah tantangan geografis dan lingkungan, mulai dari genangan akibat hujan dan air pasang (rob), ancaman kebakaran lahan saat kemarau, hingga intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau.
Selain itu, pesatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi menuntut perencanaan yang matang.
Salah satu solusi konkret yang tengah dikebut adalah pembangunan sistem sanitasi terpadu.
“Sekarang Pemkot tengah mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), salah satu program nasional yang menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi. Lokasinya berada di Gang Martapura Kelurahan Benua Melayu Laut dan Nipah Kuning Kelurahan Sungai Jawi Luar,” paparnya.
Baca Juga: Banjir Rob Pontianak Januari 2026 Diprediksi Capai 2 Meter
Terkait keterbatasan lahan perkotaan, termasuk untuk kebutuhan pemakaman, Edi menyebut Pemkot telah melakukan pembebasan lahan yang kini masih dalam proses.
Ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam penyusunan program agar kebijakan berjalan efektif tanpa hambatan di lapangan.
“Perbedaan persepsi berpotensi menghambat pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.
Kebijakan pembangunan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Edi menilai, infrastruktur fisik harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi warganya.
