“Kami pun juga melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Polda Sumsel, untuk dukungan pengamanan serta pengawalan sidang,” ucapnya.
Kronologi Kasus Fee Proyek
Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Maret 2025 lalu. Perkara bermula dari adanya permintaan fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU.
Sebelumnya, enam orang tersangka lainnya, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah, serta tiga anggota DPRD OKU (Umi Hartati, Fahrudin, dan Ferlan Juliansyah), telah lebih dulu ditahan dan menjalani persidangan.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor hingga Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah
Modus operandi kasus ini berawal dari desakan anggota DPRD untuk mencairkan dana fee proyek menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Menjelang Idul Fitri, pihak DPRD, yang diwakili oleh Saudara FJ (Ferlan Juliansyah), yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian Saudara MFR (M Fahrudin), kemudian Saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada Saudara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh Saudara NOP akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri,” jelas Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Sebagai realisasi komitmen tersebut, pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang sebesar Rp 2,2 miliar dari pengusaha bernama Fauzi dan Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang tersebut rencananya akan didistribusikan kepada anggota DPRD OKU.
Namun, aksi tersebut terhenti setelah KPK melakukan OTT pada 15 Maret 2025 dengan barang bukti uang tunai Rp 2,6 miliar serta satu unit mobil Fortuner.
Kini, publik menanti jalannya persidangan untuk melihat pembuktian hukum atas kasus dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu yang melibatkan legislatif dan pihak swasta ini.
(*Red)
