Keserakahan elite yang melihat proyek besar sebagai lahan rente.
Keserakahan birokrasi yang menganggap kekuasaan sebagai alat memperkaya diri. Keserakahan semacam ini menjauhkan negeri dari keberkahan.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Kekuasaan bukan panggung kehormatan, melainkan amanah yang kelak ditagih di hadapan Allah.
Dan mengkhianati amanah rakyat dengan menyalahgunakan uang publik adalah bentuk kezaliman yang nyata.
Pesan Al-Qur’an: Keadilan dalam Harta Publik
Al-Qur’an menegaskan pentingnya keadilan ekonomi.
Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188 Allah berfirman: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui.”
Ayat ini adalah peringatan keras terhadap para pengelola keuangan negara. Menggunakan uang rakyat untuk menutup kesalahan proyek bisnis adalah bentuk zulm — ketidakadilan ekonomi yang mencederai kepercayaan publik dan melukai martabat bangsa.
Peran DPR dan KPK
Sudah saatnya DPR RI dan KPK turun tangan secara terbuka. Audit menyeluruh harus dilakukan terhadap seluruh skema pendanaan Whoosh: dari negosiasi pinjaman, kontrak pelaksana, hingga pengalihan beban keuangan ke APBN.
Rakyat harus tahu dengan jelas — berapa, kepada siapa, dan mengapa utang ini akhirnya ditanggung negara.
Prinsip MRV (Measurement, Reporting, Verification) yang lazim dalam pengawasan iklim dan lingkungan harus diperluas ke ranah fiskal nasional.
Sebab kebocoran APBN bukan sekadar masalah akuntansi; ia adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan ekonomi.
Pelajaran bagi Generasi Y dan Z
Generasi Y, Z, dan Alpha harus memahami bahwa pembangunan tanpa transparansi hanya menghasilkan warisan beban, bukan warisan kemajuan.
Kita perlu generasi muda yang berani bertanya, mengkritisi, dan menuntut kejelasan fiskal. Mereka tidak boleh mewarisi utang tanpa memahami siapa yang menandatangani dan untuk kepentingan siapa.
Transparansi bukan ancaman bagi negara, melainkan syarat agar bangsa ini tetap bermartabat.
Bangsa yang Amanah
Bangsa besar bukan bangsa yang paling cepat membangun, tapi bangsa yang paling jujur mengelola uang rakyat.
Seperti firman Allah dalam QS. Al-Isra [17]: 34: “Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.”
Janji kepada rakyat juga demikian. Janji transparansi, janji kesejahteraan, janji akuntabilitas — semua akan ditagih, bukan hanya oleh sejarah, tetapi oleh Tuhan.
Epilog: Agar Negeri Ini Tidak Diwarisi Dosa
Kita tidak menolak pembangunan, tapi kita menolak pembangunan yang menggadaikan masa depan.
Kita tidak menolak kemajuan, tapi kita menolak kemajuan yang dibangun di atas utang dan kebohongan.
Kereta cepat Whoosh boleh melaju 350 kilometer per jam, tetapi utang dan bunganya melaju lebih cepat dari kesadaran bangsa ini.
Dan bila bangsa ini tak segera berhenti di stasiun akal sehat, maka kita akan terus menjadi penumpang dalam kereta sejarah yang digerakkan oleh kebodohan dan keserakahan.
Penutup:
Penjajahan masa kini tak lagi datang dengan bendera dan meriam, melainkan dengan kontrak, bunga utang, dan tanda tangan di atas kertas.
Dan yang paling berbahaya bukan penjajahan dari luar, tetapi pengkhianatan dari dalam — saat pemimpin lupa bahwa amanah rakyat adalah sesuatu yang suci, dan bahwa setiap rupiah pajak adalah doa dari rakyat kecil yang ingin hidup lebih baik.
Oleh: Gusti Hardiansyah
Rakyat biasa, akademisi, dan pemerhati kebijakan publik yang percaya bahwa pembangunan sejati harus berpihak pada keadilan, bukan pada keserakahan.
*Disclaimer:
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis. Isi, pandangan, dan substansi di dalamnya bukan merupakan tanggung jawab atau sikap resmi redaksi Faktakalbar.id
