SPKS menilai, jika situasi ini terus berlanjut, petani sawit kecil akan kehilangan motivasi untuk berkomitmen pada produksi minyak sawit berkelanjutan.
Baca Juga: Daftar Harga TBS Sawit Resmi Periode III Oktober 2025, Tertinggi Rp3.479/Kg
SPKS menduga kondisi saat ini berisiko membuat sistem kredit RSPO terkesan lebih menguntungkan perusahaan besar yang memiliki jalur rantai pasok langsung.
“Kendala ini dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima petani kecil atas komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Dalam jangka panjang, ini dapat menghambat upaya kita bersama untuk menciptakan inklusivitas dalam sektor sawit berkelanjutan di Indonesia,” tambah Sabarudin.
Untuk itu, SPKS mendesak agar sekretariat RSPO mengevaluasi sistem ini agar lebih inklusif.
SPKS juga mendorong RSPO memperkuat peran fasilitasi antara pembeli kredit dan petani sawit, sehingga transaksi dapat berjalan transparan, adil, serta memberi manfaat ekonomi yang merata.
Menyikapi hal ini, SPKS meminta agar Konferensi RSPO di Kuala Lumpur pada tanggal 3-5 November 2025 dapat memberikan ruang khusus untuk membahas dan meninjau ulang mekanisme penjualan kredit RSPO bagi petani sawit mandiri.
Baca Juga: Lonjakan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Dongkrak Surplus Perdagangan Indonesia
(*Red)
