“Kalau dibawa ke MA justru salah, karena yang menghendaki pemakzulan kalah dalam voting,” ujarnya.
Bupati Sudewo, yang hadir secara virtual, dilaporkan telah menyatakan akan memperbaiki kinerjanya.
Usulan pemakzulan ini sebelumnya bergulir setelah Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati menilai beberapa kebijakan Bupati Sudewo melanggar aturan.
Kebijakan yang dipersoalkan antara lain kenaikan tarif PBB-P2, dugaan nepotisme dalam pengangkatan Direktur dan Dewan Pengawas RSUD, serta penunjukan Ketua Baznas.
Meski demikian, mayoritas fraksi menilai pelanggaran tersebut tidak cukup kuat untuk menjadi dasar pemakzulan dan hanya merekomendasikan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Data Mengejutkan Bareskrim: 1.517 Titik PETI Tersebar, Mayoritas ‘Dibekingi Oknum’
(*Mira)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
