Rayakan Bulan Bahasa, Narabahasa Bedah Fenomena Meme: Humor atau Politik?

Suasana diskusi panel Narabahasa bertajuk "Meme: Humor atau Bahasa Politik?" yang digelar untuk merayakan Bulan Bahasa. (Dok. Narabahasa)
Suasana diskusi panel Narabahasa bertajuk "Meme: Humor atau Bahasa Politik?" yang digelar untuk merayakan Bulan Bahasa. (Dok. Narabahasa)

Menurutnya, jika kualitas kritik hanya sebatas meme, diskusi publik akan kehilangan kedalaman.

“Kalau kritik hanya sebatas meme, itu masih kurang. Kita harus bisa lebih keren lagi,” tegasnya.

Baca Juga: Diarpusda Ketapang Gelar Festival Literasi 2025, Sasar Pelajar PAUD Hingga SMA

Ndoro Kakung menekankan pentingnya peningkatan literasi digital dan politik.

“Jika politik terus dijadikan meme tanpa peningkatan literasi, demokrasi akan jadi cair, tetapi dangkal. Jika rakyat diajari membaca meme seperti membaca teks politik dengan menyadari pembuatnya siapa, tujuannya apa, dan konteksnya apa, justru demokrasi akan lebih hidup. Semua tergantung siapa yang mengendalikannya,” tuturnya.

Panelis lainnya, Devan Yulio, pengembang program ‘Dagelan’, menyampaikan pandangannya tentang perubahan fungsi meme.

Menurutnya, meme telah berkembang dari hiburan semata menjadi sarana komunikasi dan kampanye politik.

“Karena semua orang kini bisa membuat dan menyebarkan meme, media sosial pun menjadi makin riuh dengan berbagai ekspresi dan opini publik. Di satu sisi, hal ini menunjukkan tumbuhnya kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, ada pula kasus-kasus yang berujung pada masalah hukum, seperti pelanggaran UU ITE, ketika suatu meme dianggap menyinggung atau meresahkan masyarakat,” jelas Devan.

Selain diskusi panel, acara ini juga diramaikan oleh deklamasi puisi dari Lentera Kata, penampilan akustik Brikustik, serta pameran Pojok Meme yang menampilkan 15 meme pemenang sayembara daring Narabahasa.

(ra)