SB dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penetapan tersangka terhadap korporasi ini menunjukkan keseriusan KPK untuk menindak tidak hanya pelaku perorangan, tetapi juga badan usaha yang terlibat dalam praktik korupsi.(ra)
Dia mendasarkan dalil pada tiga pilar pengujian yang wajib dipenuhi dalam setiap penetapan tersangka, yakni syarat dan ketentuan kecukupan alat bukti yang tidak terpenuhi, pemenuhan prosedur penetapan tersangka menurut hukum…
“Sejumlah pengadaan yang dilakukan di dinas-dinas pada Pemkab Lamongan prosesnya diduga diatur atau dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang,” katanya. Sesuai dengan aturan yang tertuang…
Pemilik NPWP: 0,45 persen. Non-NPWP: 0,9 persen. (Setiap pembelian akan disertai bukti potong PPh 22). Pajak Penjualan Kembali (Buyback): Untuk transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta, berlaku potongan…
Pemilik NPWP: 0,45 persen Non-NPWP: 0,9 persen (Setiap pembelian disertai bukti potong PPh 22 sebagai dasar pelaporan pajak). Pajak Penjualan Kembali (Buyback): Untuk transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10…
KPK menduga kuat Budiman berperan sebagai pihak pemberi instruksi dalam pengelolaan dana haram tersebut. Dalam modus operandinya, Budiman memerintahkan Salida Asmoaji, seorang pegawai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea…
“Dalam giat geledah tersebut, Penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barbuk elektronik, untuk mendukung proses penyidikan perkara ini,” ujarnya menjelaskan detail penyitaan yang dilakukan tim di lapangan. Sebelum penyitaan aset di…
