Faktakalbar.id, NASIONAL – Di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran negara, kebijakan DPR menaikkan dana reses anggotanya menjadi Rp702 juta per kegiatan menjadi perbincangan hangat.
Kebijakan ini memunculkan dua sisi pandang: kebutuhan untuk meningkatkan penyerapan aspirasi rakyat dan kekhawatiran akan potensi pemborosan.
Secara formal, pimpinan DPR berdalih bahwa kenaikan ini mutlak diperlukan.
Penambahan “indeks dan jumlah titik kunjungan” dijadikan sebagai alasan utama.
Baca Juga: Dana Reses Anggota DPR Resmi Naik Menjadi Rp702 Juta per Kegiatan
Logikanya, semakin banyak titik yang dikunjungi dan semakin tinggi biaya di daerah, maka semakin besar anggaran yang dibutuhkan agar anggota dewan bisa bekerja maksimal menyerap aspirasi konstituennya.
Namun, di sisi lain, publik menyoroti mekanisme pertanggungjawaban dana reses yang bersifat lump sum.
