Faktakalbar.id, SAMBAS – Wacana penguatan program transmigrasi kembali digulirkan oleh pemerintah, kali ini dengan fokus pada wilayah perbatasan negara.
Langkah ini muncul di tengah masih hangatnya perdebatan publik dan sejumlah penolakan terhadap program serupa yang dinilai kerap menyisakan persoalan sosial dan agraria di masa lalu.
Baca Juga: Era Transmigrasi ‘Top-Down’ Berakhir, Nasib Penempatan ke Kalbar Kini di Tangan Pemprov
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa penguatan kawasan transmigrasi di perbatasan adalah jawaban untuk menjaga kedaulatan NKRI.
Menurutnya, kegagalan mengelola wilayah perbatasan secara maksimal menjadi pelajaran dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.
“Pentingnya memperkuat kawasan transmigrasi di perbatasan dengan tujuan untuk menjaga wilayah negara dari kemungkinan pergeseran patok batas atau klaim sepihak negara lain,” ujar Viva Yoga usai menerima kunjungan Bupati Sambas, Satono, di Kantor Kementrans, Jakarta, (6/10/2025).
Pernyataan ini menegaskan kembali sikap pemerintah yang melihat transmigrasi sebagai benteng pertahanan.
Namun, di sisi lain, hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pendekatan yang sama akan mampu menjawab masalah-masalah kompleks yang selama ini membayangi program transmigrasi?
