Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalbar, M. Rifal, ketika dimintai komentarnya terkait surat balasan Bappeda pada Rabu, 1 Oktober 2025, menyebut langkah itu sebagai bentuk “bermain aman” dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut.
“Bappeda pada dasarnya tidak ingin memberikan data Pokir. Mereka melempar tanggung jawab ke Sekretariat DPRD, sementara yang diberikan hanya data mentah padahal seharusnya mereka punya data tersebut, dan dinas” ujar Rifal.
Dinas PUPR Kalbar dan Dinas Perkim Kalbar sama sekali tidak merespons surat permintaan informasi yang telah dikirimkan sejak awal September 2025.
Padahal, OPD-OPD inilah yang menerima hasil dan rekapitulasi Pokir yang sudah dianggarkan untuk dilaksanakan melalui program kerja mereka masing-masing.
Fakta Kalbar bahkan telah mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas PUPR Iskandar Zulkarnaen melalui pesan whatsapp mengenai surat tersebut, hingga kini tidak pernah dibalas.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar soal komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.
Baca Juga: Sekda Harisson Hadiri Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Bahas Raperda Kebudayaan dan Jamkrida
Sebab, Pokir DPRD erat kaitannya dengan penggunaan anggaran negara (APBD) yang seharusnya transparan dan bisa diakses publik.
Publik menanti penjelasan lebih lanjut, mengapa hingga kini data Pokir yang seharusnya sudah terdokumentasi dengan baik justru tidak kunjung dibuka secara utuh dan menimbulkan pertanyaan, apa yang disembunyikan mereka?.
(DHN)
