Cornelis: 700 Desa Lebih di Kalbar Belum Menikmati Listrik PLN

"Cornelis menyatakan hingga 2025, lebih dari 700 desa di Kalbar belum listrik PLN. Ia mendesak percepatan program dan keadilan bagi daerah penghasil energi. (Dok. Geusri)"
Cornelis menyatakan hingga 2025, lebih dari 700 desa di Kalbar belum listrik PLN. Ia mendesak percepatan program dan keadilan bagi daerah penghasil energi. (Dok. Geusri)

Akses terhadap pekerjaan yang layak, infrastruktur memadai, dan kualitas lingkungan yang baik masih menjadi tantangan besar bagi pemerataan energi Kalbar.

Sorotan Khusus pada Proyek Pengolahan Bauksit

Cornelis mengatakan, salah satu proyek terbesar di Kalbar saat ini adalah pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah. Nilai investasi proyek ini mencapai 831 juta dolar AS atau sekitar Rp12,5 triliun. Proyek ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Targetnya adalah mampu memproduksi satu juta ton alumina per tahun.

“Namun, dari tujuh smelter yang direncanakan, baru satu yang telah berjalan. Enam lainnya masih mengalami kendala pendanaan serta belum memiliki mitra strategis,” tuturnya.

Bahkan, beberapa perusahaan telah kehilangan izin usaha. Ini menambah panjang daftar proyek stagnan di tengah antusiasme awal yang tinggi.

Baca Juga: Mantan Gubernur Kalbar Sutarmidji Beri Surat Kuasa kepada Kejati Terkait Kasus Hibah Yayasan Mujahidin

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sektor pengolahan bauksit menyumbang sekitar 15,38 persen terhadap PDRB Kalbar. Namun, kontribusi besar itu belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar tambang.

Menurutnya, masyarakat harus terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Mereka tidak boleh hanya menjadi objek. Masyarakat harus menjadi subjek dalam proses pembangunan.

Ia menolak model pembangunan yang hanya menguntungkan pemilik modal besar dan menyingkirkan kepentingan warga lokal. Cornelis mendorong agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengawasan.

Tujuannya untuk menegakkan regulasi dan membuka ruang partisipasi publik secara nyata.

“Pembangunan inklusif adalah kunci agar kekayaan sumber daya alam Kalbar benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakatnya,” katanya.

Cornelis merupakan mantan Gubernur Kalimantan Barat selama dua periode (2008–2018). Ia kemudian terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I untuk periode 2019–2024, dan kembali meraih suara tertinggi pada Pemilu 2024. Saat ini ia duduk di Komisi XII DPR RI.

(*Red)

Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id