Kalbar  

BEM FISIP UNTAN Desak Pemerintah Perhatikan Akses Internet, Listrik, dan Kesejahteraan Guru di Kalbar

Mahasiswa BEM FISIP UNTAN saat aksi damai di depan DPRD Kalbar, menuntut perhatian pemerintah terhadap isu daerah Kalimantan Barat. (Dok. Faktakalbar.id)
Mahasiswa BEM FISIP UNTAN saat aksi damai di depan DPRD Kalbar, menuntut perhatian pemerintah terhadap isu daerah Kalimantan Barat. (Dok. Faktakalbar.id)

Presiden Mahasiswa FISIP UNTAN, Debora Ketrin Tini Malau, menyampaikan bahwa selain menuntut reformasi DPR RI, pihaknya juga membawa aspirasi spesifik untuk perbaikan di Kalimantan Barat.

“Jangan lupakan saudara-saudara kami yang ada di perbatasan. Mereka adalah bagian dari kita,” tegas Ujyan Debora.

Dalam orasi tersebut, BEM FISIP UNTAN menyampaikan sejumlah tuntutan penting, di antaranya:

  1. Peningkatan kualitas SDM. Pemerintah diminta memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kalbar yang selalu berada di posisi lima terbawah secara nasional.
  2. Perbaikan infrastruktur dan fasilitas. Perbaikan jalan rusak serta peningkatan fasilitas kesehatan dan sekolah, terutama di perbatasan dan pedalaman, dinilai mendesak.
  3. Akses listrik dan internet. Mahasiswa menuntut kesetaraan akses listrik dan internet di daerah pedalaman Kalimantan Barat yang dianggap fundamental untuk kemajuan ekonomi dan pendidikan.
  4. Kesejahteraan tenaga pendidik. BEM FISIP UNTAN menyuarakan kenaikan gaji guru dan dosen yang dianggap belum sebanding dengan beban kerja serta peran strategis mereka.
  5. Penyelesaian kasus hukum. Kasus-kasus hukum yang mandek di Polda Kalbar diminta segera dituntaskan.
  6. Pemberantasan pungli dan premanisme. Pemerintah diminta menghentikan praktik pungutan liar serta memberantas organisasi premanisme yang merugikan masyarakat.

Baca Juga: Mahasiswa Sempat Duduki Gedung DPRD Kalbar, Aksi Tetap Kondusif. Warga: Aspirasi Mereka Adalah Aspirasi Kami

Melalui aksi ini, BEM FISIP UNTAN menegaskan bahwa tuntutan reformasi tidak hanya berfokus pada pusat kekuasaan di Jakarta, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan yang dialami masyarakat di daerah.

(ra)