Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera memperbaiki tata kelola parkir di Pontianak dengan melakukan pengawasan rutin terhadap juru parkir (jukir).
Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah terulangnya insiden kekerasan dan praktik pungutan liar yang meresahkan masyarakat.
Selain pengawasan, Bebby juga mendorong Pemkot Pontianak agar mulai merancang sistem perparkiran modern berbasis teknologi.
Baca Juga: Parkir Liar di Depan Coffee Shop Cattu Pontianak, Pelaku Ancam dan Pukul Petugas Dishub
Dengan sistem ini, diharapkan pendapatan dari sektor parkir dapat tercatat secara transparan dan langsung masuk ke kas daerah, sehingga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menyoroti insiden kekerasan yang belum lama ini terjadi, Bebby menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Pemkot.
“Kejadian kekerasan yang dilakukan jukir itu sebetulnya menjadi pembelajaran Pemkot Pontianak. Terutama dalam pengawasan jukir liar sudah semestinya dilakukan dengan rutin. Dari kejadian ini saya minta Dishub juga melakukan pendataan ulang terhadap jukir di Kota Pontianak,” ujar Bebby, Selasa (19/8).
Ia mengakui bahwa pelaku memang telah ditindak oleh aparat kepolisian, namun menurutnya, solusi tidak berhenti pada sanksi hukum.
“Perlu ada pendekatan sosial dilakukan, terutama setelah jukir ini terlepas dari sanksi. Jika tidak, tak menutup kemungkinan kejadian seperti itu akan dialami kembali oleh konsumen,” tambahnya.
Bebby turut mempertanyakan efektivitas kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) terkait data juru parkir.
Ia khawatir data yang digunakan merupakan data lama yang tidak diperbarui, padahal jumlah usaha dan titik parkir di Pontianak terus bertambah.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
