Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam upaya penanganan Karhutla di seluruh Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Sabtu (2/8/2025), dan memberikan peringatan keras kepada korporasi yang terlibat dalam pembakaran lahan.
Dalam rapat yang digelar secara virtual tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut hadir bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BNPB Nasional.
Baca Juga: Atasi Karhutla Jambi, BNPB Optimalkan Modifikasi Cuaca dan Pengeboman Air
Kehadiran Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menjadi penting mengingat Kalbar merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi pada pertengahan tahun ini.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinan mendalam atas berulangnya insiden karhutla yang menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, lingkungan, dan perekonomian negara.
Beliau menegaskan bahwa sanksi tegas tanpa pandang bulu akan dijatuhkan kepada perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan.
“Kalau perlu, kita ambil alih lahannya, kita cabut izinnya. Negara tidak boleh terus menerus dirugikan. Ini bukan soal tidak tahu, tapi soal kesengajaan,” tegas Presiden.
Presiden juga menyoroti praktik korporasi yang menghindari tanggung jawab lingkungan meski telah mengeruk keuntungan.
Ia menginstruksikan seluruh kementerian, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran hukum terkait karhutla.
“Saya tidak mau dengar lagi ada alasan pembakaran karena murah. Ini bukan soal biaya, ini soal kesengajaan dan pembangkangan terhadap hukum,” lanjutnya.
Sementara itu, laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Nasional yang dikoordinasikan oleh Kemenkopolhukam Hadi Tjahjanto, menyebutkan situasi terkini di lapangan.
Baca Juga: Karhutla di Riau Meluas, BNPB Desak Penetapan Status Tanggap Darurat
Kalimantan Barat dilaporkan berstatus siaga darurat, dan tim gabungan telah turun langsung sejak 31 Juli 2025 untuk melakukan aksi lapangan. Tragisnya, dilaporkan terdapat dua korban jiwa akibat kebakaran hutan di provinsi tersebut.
“Kalimantan Barat saat ini dalam status siaga darurat. Namun situasi membaik berkat operasi modifikasi cuaca yang berhasil menurunkan hujan di beberapa wilayah terdampak,” ujar perwakilan Satgas dalam laporannya.
Sebagai respons cepat, pemerintah pusat telah menginstruksikan penguatan Satgas Darat dan Udara. Ini mencakup penambahan personel TNI, peningkatan perlengkapan pemadam, serta efektivitas operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca (TMC).
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
