Faktakalbar.id, PONTIANAK – Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Muprovlub) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Barat telah sukses diselenggarakan hari ini, Selasa, (29/7/2025), di Cendana Skyballroom, Hotel Mercure Pontianak.
Agenda strategis ini menjadi forum penting bagi konsolidasi dunia usaha dan penegasan komitmen kolaborasi dengan pemerintah daerah. Muprovlub ini tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat landasan sinergi untuk pembangunan ekonomi Kalimantan Barat yang lebih inklusif.
Muprovlub ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang turut menyampaikan dukungan penuh pemerintah provinsi. Sebagai simbol komitmen bersama, Wagub Krisantus sekaligus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara KADIN dan Pemerintah Provinsi Kalbar, yang diharapkan menjadi landasan bagi berbagai program kerja sama ke depan.
Baca Juga: Setelah Dinamika Panjang, Anindya Bakrie Resmi Jabat Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029
Pesan Tegas Wagub Krisantus: Investasi Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat Kalbar
Dalam sambutan pembukanya, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan memberikan penekanan kuat pada legalitas dan peran strategis KADIN sebagai mitra pembangunan.
“Ini adalah ruang umum yang sah yang diakui oleh negara,” ujarnya
Berharap kepengurusan KADIN yang baru akan mumpuni dan kompeten dalam membangun KADIN serta menjadi mitra dan kolega pemerintah provinsi serta seluruh pelaku usaha.
Krisantus Kurniawan kemudian memaparkan realitas dan tantangan pembangunan di Kalimantan Barat. Ia menyoroti potensi sumber daya alam yang melimpah namun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya tercermin dari kondisi infrastruktur di beberapa daerah.
“Banyak peluang investasi, Namun, ketika saya ke kampung melewati jembatan, saya miris mobil saya hampir jatuh ke sungai,” ungkap Wagub, mengilustrasikan ketimpangan yang perlu diatasi.
Ia juga dengan tegas menyatakan bahwa investasi di Kalimantan Barat harus menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek, bukan objek.
“Saya tidak ingin Kalimantan Barat hanya dijadikan objek mencari kekayaan, tetapi subjek. Toh kekayaan yang didapat di provinsi Kalimantan Barat dipastikan lagi untuk masyarakat,” tegas Krisantus.
Untuk itu, pemerintah provinsi akan memperketat kewajiban pelaku usaha, termasuk kepemilikan kantor dan NPWP di Kalbar, serta pelaksanaan CSR yang fungsional.
“Saya ingin investasi yang masuk ke tempat ini berdampak kepada masyarakat Kalimantan Barat, dan saya berharap disitulah peran teman-teman KADIN” pungkasnya, menekankan orientasi pada manfaat konkret bagi daerah.
Baca Juga: Hari Buruh 2025: Kadin Sampaikan 8 Tuntutan kepada Pekerja, Dorong Produktivitas dan Kolaborasi
Saleh Galing Terpilih Nahkodai KADIN, Siap Wujudkan Visi Kolaborasi
Sebagai hasil utama dari agenda Muprovlub, M. Saleh Galing secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum KADIN Kalimantan Barat.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
