Faktakalbar.id, NASIONAL – Kementerian Keuangan resmi mulai membuka blokir anggaran untuk 99 Kementerian/Lembaga (KL) dengan total nilai Rp129 triliun.
Langkah ini dilakukan setelah pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menyampaikan bahwa dana yang dibuka ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran yang telah disusun pemerintah.
Baca Juga: APBN Defisit Rp21 Triliun per Mei 2025, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya
“Kalau lihat tambahannya sudah mencapai ekonomi Rp129 triliun sampai dengan saat ini,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Luky menjelaskan, pembukaan blokir anggaran ini terutama diperuntukkan bagi KL yang baru terbentuk dalam Kabinet Merah Putih, termasuk yang mengalami restrukturisasi.
Dana tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan belanja pegawai dan operasional KL terkait, serta mendukung program-program prioritas pemerintah.
“Contohnya untuk pendidikan, untuk pertanian, cetak sawah misalnya, untuk pendidikan dan infrastruktur. Itu pun kita mendukung sesuai juga dengan tadi arah Presiden prioritas dari pemerintah,” tambah Luky.
Sebelumnya, Inpres No. 1 Tahun 2025 mengamanatkan efisiensi anggaran sebesar Rp256,1 triliun untuk KL dan Rp50,59 triliun untuk transfer ke daerah (TKD).
Baca Juga: Menteri Sri Mulyani Jelaskan Kenapa Warga RI Wajib Pajak
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuka blokir tersebut agar realisasi belanja lebih sesuai dengan prioritas pemerintah.
Per akhir Mei 2025, realisasi belanja negara sudah mencapai Rp1.016,3 triliun atau sekitar 28,1% dari total belanja APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun atau 25,7% dari target Rp2.701,4 triliun, serta transfer ke daerah.
Pembukaan blokir anggaran ini menjadi langkah penting dalam memastikan anggaran pemerintah dapat berjalan efektif, mendukung program prioritas nasional, serta mendorong efisiensi belanja negara sesuai arahan Presiden.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Harga Asli Gas LPG 3 Kg Jika Tidak Subsidi
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
