Proyek Mayoritas di Dinas Perkim-LH
Berdasarkan informasi yang diperoleh, proyek-proyek yang belum terbayar mayoritas berada di bawah pengelolaan Dinas Perkim-LH, khususnya pada satu bidang tertentu. Masalah ini terjadi pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, Martin Rantan dan Farhan. Bahkan, kabar beredar bahwa seorang oknum kontraktor mendominasi jumlah paket proyek yang belum dibayar, sehingga memperumit situasi.
Baca Juga: Draf RUU KUHAP Pangkas Kewenangan Jaksa, LAKI Ketapang: Harap Kajian Mendalam
Sebagai bupati baru, Alex menyayangkan bahwa masalah ini tidak selesai pada 2024 dan kini menjadi tantangan yang harus ia hadapi. Ia menegaskan bahwa investigasi ini juga menjadi bagian dari evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa kepemimpinannya. “Masalah seperti ini hanya membawa dampak negatif bagi daerah. Kami memahami apa yang dirasakan para kontraktor, dan kami ingin menyelesaikan ini secara tuntas,” ungkapnya.
Alex meminta para kontraktor untuk bersabar menunggu hasil investigasi dan audit yang sedang berlangsung. “Kami akan memastikan tidak ada lagi kejadian seperti ini di pemerintahan saya. Mari kita ikuti mekanisme yang ada,” tutupnya. (AF)
Ikuti berita menarik lainnya di Google News FaktaKalbar.id
