KPK sebelumnya membuat kesepakatan KPU terkait caleg harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kesepakatan mengenai kewajiban melaporkan LHKPN, baru disampaikan setelah KPU mengumumkan caleg yang lolos.
Keputusan itu dikeluarkan KPU setelah pimpinan KPK menyurati Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. KPU saat itu tidak mewajibkan caleg terpilih melaporkan LHKPN dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023.***
“Para saksi diminta keterangan soal dugaan praktik penerimaan dana CSR oleh Wali Kota,” ujar Budi Prasetyo, Jumat (6/3/2026). Selain persoalan dana CSR, Budi menambahkan bahwa penyidik juga mencecar para saksi…
Baca Juga: Rokok Ilegal di Pelabuhan Dwikora Pontianak Bongkar Celah Pengawasan Bea Cukai Kalbar Budi menegaskan bahwa KPK akan menyampaikan perkembangan kasus setelah memanggil para pihak terkait. “Secara spesifik kami…
Dia mendasarkan dalil pada tiga pilar pengujian yang wajib dipenuhi dalam setiap penetapan tersangka, yakni syarat dan ketentuan kecukupan alat bukti yang tidak terpenuhi, pemenuhan prosedur penetapan tersangka menurut hukum…
“Sejumlah pengadaan yang dilakukan di dinas-dinas pada Pemkab Lamongan prosesnya diduga diatur atau dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang,” katanya. Sesuai dengan aturan yang tertuang…
KPK menduga kuat Budiman berperan sebagai pihak pemberi instruksi dalam pengelolaan dana haram tersebut. Dalam modus operandinya, Budiman memerintahkan Salida Asmoaji, seorang pegawai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea…
“Dalam giat geledah tersebut, Penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barbuk elektronik, untuk mendukung proses penyidikan perkara ini,” ujarnya menjelaskan detail penyitaan yang dilakukan tim di lapangan. Sebelum penyitaan aset di…
