faktakalbar

Warga Pontianak Bakal Punya Aturan Baru soal RT/RW dan Transportasi

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan pengaturan sistem penyelenggaraan transportasi yang mengintegrasikan jalur darat dan sungai melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan ke DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).…

Penulis: Natash Monday, 16 November 2026 📖 1 menit
Warga Pontianak Bakal Punya Aturan Baru soal RT/RW dan Transportasi
Ilustrasi peta Kota Pontianak. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan pengaturan sistem penyelenggaraan transportasi yang mengintegrasikan jalur darat dan sungai melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan ke DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai keberadaan sungai memiliki peran strategis dalam sistem mobilitas kota sehingga pengaturannya perlu disatukan dengan manajemen transportasi jalan raya.

“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” jelas Edi dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak.

Regulasi transportasi tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar pergerakan orang dan barang, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan.

Selain sektor transportasi, pemerintah kota dalam kesempatan yang sama juga mengajukan Ranperda penambahan penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal yang bersumber dari APBD tersebut dirancang untuk memperkuat kinerja perusahaan daerah dalam melayani masyarakat.

“Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Kedua rancangan regulasi tersebut diajukan bersamaan dengan Ranperda pencabutan aturan pembentukan RT/RW dan lembaga pemberdayaan masyarakat serta Ranperda pengelolaan barang milik daerah.

Edi berharap proses pembahasan keempat rancangan peraturan daerah bersama pihak legislatif berjalan sesuai mekanisme agar segera memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik di Kota Pontianak.

“Semoga seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK