Aturan RT/RW hingga Air Bersih Dibahas DPRD Kota Pontianak
Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (16/11/2026).
Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (16/11/2026).
Keempat usulan regulasi tersebut mencakup pencabutan aturan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal bagi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa pengajuan ini bertujuan menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan perundang-undangan terbaru sekaligus memperkuat pelayanan publik.
“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya saat menyampaikan penjelasan umum di gedung DPRD Kota Pontianak.
Pada Ranperda pertama, pemerintah kota mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan RT dan RW.
Pencabutan kedua peraturan daerah tersebut dilakukan agar pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan memiliki landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan regulasi pusat.
Untuk Ranperda kedua, penyempurnaan aturan pengelolaan barang milik daerah diajukan guna menyesuaikan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” katanya.
Sementara itu, Ranperda ketiga mengatur sistem penyelenggaraan transportasi kota yang memadukan jalur darat dan jalur sungai, sedangkan Ranperda keempat membahas suntikan modal daerah untuk Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Edi berharap pembahasan bersama jajaran legislatif dapat berlangsung efektif sehingga regulasi yang disahkan nantinya mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat Kota Pontianak.
“Semoga seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.