faktakalbar

Upaya Pelaku Utama Makar Dikaburkan Kapolri

Faktakalbar.id - Ada dugaan upaya dari Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk tidak mengungkap dalang utama kasus penyadapan ilegal dan dugaan makar yang arahnya tertuju kepada Joko Widodo. Sebaliknya, tanggung jawab perkara tersebut diduga diarahkan dan dibebankan kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan.

Penulis: Natash Wednesday, 18 November 2026 📖 5 menit
Upaya Pelaku Utama Makar Dikaburkan Kapolri
Kapolri saat ini Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bersalaman dengan mantan kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id - Ada dugaan upaya dari Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk tidak mengungkap dalang utama kasus penyadapan ilegal dan dugaan makar yang arahnya tertuju kepada Joko Widodo. Sebaliknya, tanggung jawab perkara tersebut diduga diarahkan dan dibebankan kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan.

Pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto yang menyebut Listyo Sigit sebagai end user penyadapan diduga berpotensi membatasi pengungkapan aktor intelektual di balik perkara tersebut. Padahal, kasus penyadapan dan dugaan makar ini sebelumnya turut memunculkan berbagai dugaan keterlibatan jaringan yang dikaitkan dengan kelompok pendukung Jokowi atau yang kerap disebut Geng Solo.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026, Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana penyidikan akan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik operasi penyadapan tersebut.

Praktisi dan pengamat militer Sri Radjasa, dalam siniar (podcast) Refly Harun di kanal YouTube @ReflyHarunOfficial, mengingatkan agar penanganan perkara penyadapan dilakukan secara transparan dan tidak berhenti pada penetapan peran Listyo Sigit sebagai end user.

Sri menilai, pernyataan Kapolri yang lebih dahulu mengungkap Listyo Sigit sebagai pemberi perintah sekaligus penerima hasil penyadapan berpotensi membatasi ruang pengembangan penyidikan.

"Untuk itu saya berharap penyelesaian kasus penyadapan ini harus setransparan mungkin. Jangan belum apa-apa Kapolri sudah membuat pernyataan bahwa pemberi perintah dan end user adalah Sigit (Listyo Sigit Prabowo). Ini kan sama juga menghentikan tindak lanjut penyelesaian penyadapan," ujar Sri.

Menurut dia, apabila penyidikan hanya berhenti pada Listyo Sigit sebagai penerima akhir hasil penyadapan, pertanyaan mengenai siapa pihak yang berada di balik operasi tersebut tidak akan terjawab.

"Kalau dia end user, berarti berhentilah. Maka dari itu, janganlah penegak hukum masih memakai pendekatan-pendekatan seperti itu. Peristiwa besar bisa terungkapkan, tetapi penyelesaian hukumnya minimalis," katanya.

Sri mengingatkan, penyelesaian perkara yang tidak menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat justru berpotensi menjadi persoalan serius pada kemudian hari.

"Ini sama juga bom waktu. Bertumpuk semua persoalan, selalu begitu. Presiden harus jadikan ini momentum bersih-bersih. Kalau tidak, Presiden yang tergusur, saya yakin," ujarnya.

Ia juga menyinggung posisi politik Prabowo Subianto dalam menghadapi persoalan yang diduga melibatkan jaringan kekuasaan sebelumnya. Menurut Sri, Presiden harus berani mengambil keputusan sebagai seorang negarawan dan tidak terjebak dalam politik balas budi.

"Kalau Presiden Prabowo masih menggunakan pola-pola tersebut, kalau tidak berani mengambil sikap sebagai seorang negarawan, artinya dia harus mempertimbangkan politik balas budi, ya selesai," kata Sri.

Sri menilai, saat ini menjadi momentum penting bagi Prabowo untuk menentukan arah penyelesaian persoalan yang dikaitkan dengan jaringan Geng Solo di dalam pemerintahan.

"Makanya sekarang ini momennya dulu-duluan. Siapa yang lebih dulu mampu menyelesaikan tentakel-tentakel Geng Solo di dalam pemerintahan, dia yang menang," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa apabila Prabowo memilih membiarkan persoalan tersebut karena pertimbangan politik, bukan tidak mungkin hasil penyadapan yang masih dikuasai pihak tertentu akan kembali menjadi alat tekanan politik.

"Tetapi kalau dia membiarkan ini karena ketakutan-ketakutan, persoalan penyadapan (hasil sadap) kapan-kapan pasti diledakkan sama mereka," kata Sri.

Oegroseno: Jangan Sampai Penyidikan Berhenti pada Listyo Sigit

Pandangan senada disampaikan mantan Wakapolri Oegroseno dalam siniar (podcast) Refly Harun. Ia menilai, pernyataan mengenai Listyo Sigit sebagai end user seolah-olah menempatkan seluruh tanggung jawab penyadapan hanya pada satu orang.

Menurut Oegroseno, dalam struktur komando kepolisian, perintah memang dapat berasal dari satu titik. Namun, pelaksanaan operasi di lapangan memungkinkan melibatkan sejumlah personel dengan peran berbeda.

"Ya memang pernyataan (statement) end user itu seolah hanya berhenti di Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo), karena rentang kendali atau rentang komando ini kan satu pintu (one gate system). Jadi, apa yang diperintahkan tetap dari Jenderal LSP," ujar Oegroseno.

Ia menjelaskan, pelaksanaan penyadapan kemungkinan melibatkan sejumlah personel, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, termasuk mereka yang menjalankan fungsi pengawasan atau surveilans.

"Pelaksananya mungkin melibatkan beberapa personel. Ada yang terlibat langsung atau tidak langsung di situ, kan ada yang surveilans (surveillance) dan sebagainya. Tetapi kembalinya ya ke satu titik tadi (LSP)," katanya.

Meski demikian, Oegroseno menegaskan bahwa penyidik harus membuktikan siapa pihak yang menerima manfaat dari operasi penyadapan tersebut. Penelusuran tidak boleh berhenti hanya berdasarkan struktur komando atau dugaan pemberi perintah.

"Karena ini sudah penyidikan, fakta-fakta hukum, dan memerlukan alat bukti. Jadi, penerima manfaat ini selanjutnya siapa, ini yang perlu dibuktikan, baik melalui saksi maupun barang bukti yang ada hingga jangan sampai nanti salah sasaran," ujarnya.

Oegroseno juga mengingatkan agar perkara tersebut tidak menimbulkan persepsi bahwa institusi Polri secara keseluruhan terlibat dalam dugaan penyadapan dan makar.

"Kalau nanti orang mempersepsikan bahwa itu akan berhenti ke Jenderal LSP, bagi saya nanti yang kasihan institusi Polrinya. Seolah memang Polri hanya bergerak sendiri melakukan dugaan makar," katanya.

Menurut dia, apabila penyidikan hanya mengarah kepada Listyo Sigit tanpa mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, dampaknya justru dapat merugikan institusi kepolisian.

"Kalau sampai terjadi seperti ini berarti akan masuk sejarah perjalanan Polri ke depan. Ini berarti yang dirugikan organisasi Polri, padahal ini perbuatan beberapa oknum saja," ujar Oegroseno.

Pernyataan Sri Radjasa dan Oegroseno tersebut sama-sama menyoroti pentingnya pengungkapan perkara secara menyeluruh. Penetapan peran Listyo Sigit sebagai end user tidak serta-merta menjawab siapa seluruh pihak yang terlibat, siapa penerima manfaat, dan apakah terdapat aktor lain di balik dugaan operasi penyadapan.

Oleh karena itu, penyidikan kasus ini dituntut tidak berhenti pada pengungkapan rantai komando, tetapi juga menelusuri aliran informasi, penerima hasil penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang sah.

Publik kini menunggu apakah pemerintahan Prabowo akan menjadikan perkara ini sebagai momentum pembenahan institusi dan pengungkapan dugaan jaringan kekuasaan, atau justru membiarkan penyelesaian hukum berhenti pada sejumlah nama yang telah diumumkan.

(Tim FK dan FN)


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK