Jaringan Listyo Sigit, Pipit dan Aseng: Kapolresta Pontianak Serta Jajaran Polda Kalbar Masih Aman

Faktakalbar.id - Jajaran Polda Kalbar dari Direktur hingga Kapolres masih luput dari bersih-bersih Kapolri Suyudi Ario Seto. Padahal banyak kapolres bermasalah yang merupakan jaringan Aseng bos tambang ilegal, Irjen Pipit Rismanto dan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, terlibat jaringan aseng yaitu Kapolresta Pontianak, Kombes Endang Tri Purwanto.

Dalam mutasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terhadap ratusan personel Polri melalui tujuh surat telegram, jajaran Polda Kalimantan Barat justru belum mengalami perubahan pada sejumlah jabatan strategis. Padahal, sejak menjabat sebagai Kapolri pada Oktober 2026, Suyudi tercatat telah menerbitkan tujuh surat telegram mutasi dalam enam tanggal penerbitan. Berdasarkan data yang dihimpun, total terdapat 596 catatan pergeseran personel Polri hingga 9 November 2026.

Mutasi pertama berlangsung pada 2 Oktober 2026 melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 dengan melibatkan 88 personel.

Irjen Pipit Rismanto dan Kompol Yoan Febriawan. (Dok. Ist)

Selanjutnya, pada 10 Oktober, sebanyak 199 personel dimutasi melalui Telegram Nomor ST/2251/X/KEP./2026. Pada 12 Oktober, kembali diterbitkan Telegram Nomor ST/2262/X/KEP./2026 yang mencakup 12 personel.

Pada 29 Oktober, sebanyak lima personel dimutasi melalui Telegram Nomor ST/2414/X/KEP./2026.

Kemudian, pada 2 November, Kapolri menerbitkan dua surat telegram sekaligus. Telegram Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 mencakup tiga personel, sedangkan Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 mencakup 264 personel.

Gelombang terakhir dalam data tersebut berlangsung pada 9 November 2026. Melalui Telegram Nomor ST/2515/XI/KEP./2026, sebanyak 25 personel kembali mengalami mutasi.

Dengan demikian, terdapat 596 catatan pergeseran personel dalam tujuh surat telegram tersebut. Angka ini merupakan akumulasi jumlah personel yang tercantum pada setiap telegram, sehingga belum dapat dipastikan seluruhnya merupakan individu berbeda apabila ada personel yang mengalami mutasi lebih dari satu kali.

Perombakan tersebut menyasar sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri dan jajaran kewilayahan. Dalam mutasi 2 November, misalnya, terdapat pergantian enam Wakapolda di sejumlah daerah.

Namun, di tengah perombakan berulang tersebut, jajaran pimpinan utama Polda Kalbar belum terlihat mengalami perubahan. Kondisi ini menjadi perhatian karena sejumlah persoalan yang melibatkan anggota kepolisian di wilayah Kalbar masih menjadi pembicaraan publik.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan kriminalisasi Kapolresta Pontianak Kombes Endang Tri Purwanto terhadap FaktaKalbar.id.

Aseng alias Sudianto. (Dok. Ist)

Modusnya menggunakan laporan Sudianto alias Aseng terhadap CEO Fakta Kalbar, Andi Way, di Polresta Pontianak pada Februari 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan pemberitaan Fakta Kalbar mengenai dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang menyeret nama Aseng.

Padahal, laporan serupa sebelumnya pernah ditangani Polda Kalbar dan penyelidikannya dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Namun, laporan itu kembali diproses di Polresta Pontianak.

Andi Way menilai penerimaan kembali laporan tersebut menimbulkan tanda tanya. Ia bahkan mengaku sempat menemui Kapolresta Pontianak Kombes Pol. Endang Tri Purwanto pada awal Mei 2026 untuk mempertanyakan penanganannya. Namun, menurut Andi, Endang justru menyarankan agar dirinya berdamai dengan Aseng.

"Mengapa saya yang justru disarankan berdamai, sementara laporan yang sama sebelumnya sudah dihentikan oleh Polda Kalbar?" kata Andi.

Pada 2 November 2026, Endang membantah adanya kriminalisasi terhadap CEO Fakta Kalbar. Ia menyatakan Polresta Pontianak hanya mencari tahu apakah terdapat unsur tindak pidana dalam pengaduan Aseng.

"Polresta Pontianak tidak melakukan kriminalisasi. Satreskrim Pontianak hanya mencari apakah ditemukan tindak pidana atau tidak," kata Endang melalui pesan WhatsApp.

Andi menduga laporan tersebut merupakan bagian dari upaya menekan kerja jurnalistik Fakta Kalbar yang selama ini memberitakan dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang berkaitan dengan Aseng. Terlebih, pada 21 Mei 2026, Kejaksaan Agung menetapkan Sudianto alias Aseng sebagai tersangka dan menahannya dalam perkara dugaan pertambangan ilegal di Kalimantan Barat. Andi pun mempertanyakan mengapa laporan yang sebelumnya dihentikan kembali ditindaklanjuti oleh Polresta Pontianak.

Selain persoalan penanganan laporan tersebut, penanganan demonstrasi mahasiswa di Pontianak pada 20 dan 21 Oktober 2026 juga menyisakan persoalan.

Dalam rangkaian aksi tersebut, sejumlah mahasiswa mengalami kekerasan oleh orang-orang yang disebut sebagai anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).

Rekaman video yang beredar memperlihatkan sejumlah orang diduga memukul dan menendang peserta demonstrasi. Peristiwa itu memunculkan dugaan pembiaran karena kekerasan berlangsung ketika aparat kepolisian berada di sekitar lokasi.

Sorotan juga tertuju kepada Kapolresta Pontianak Kombes Endang Tri Purwanto yang berada di lokasi ketika sejumlah orang diduga melakukan kekerasan terhadap mahasiswa.

Publik mempertanyakan apakah aparat kepolisian telah mengambil langkah maksimal untuk mencegah kekerasan tersebut atau justru membiarkan massa ormas melakukan tindakan terhadap peserta aksi.

Dalam pengamanan demonstrasi, kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keselamatan seluruh pihak, termasuk peserta aksi yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Karena itu, dugaan pembiaran terhadap tindakan kekerasan tersebut perlu diperiksa secara transparan. Publik juga menunggu penjelasan mengenai hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terekam dalam video.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan pemukulan terhadap seorang warga yang melibatkan Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra.

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Terminal Kedamin, Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang warga di sebuah warung kopi sempat beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, seseorang yang diduga Kapolres Kapuas Hulu terlihat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap korban.

Kabid Humas Polda Kalbar saat itu membenarkan adanya peristiwa tersebut berdasarkan informasi dari Kapolres Kapuas Hulu. Pihak kepolisian menyebut persoalan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan antara Kapolres dengan korban dan keluarganya.

Namun, penyelesaian secara kekeluargaan tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik mengenai tindak lanjut pengawasan internal terhadap pejabat kepolisian yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalbar juga menyatakan tetap menangani dugaan tindakan kekerasan tersebut secara profesional dan objektif.

(Tim FK dan FN)