Terbukti Biarkan Lahan Terbakar, Ini Dia 6 Perusahaan di Kalbar yang Masuk Daftar Pencabutan HGU

Faktakalbar.id - Sebanyak enam perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat resmi kehilangan Hak Guna Usaha usai diduga memicu kebakaran hutan dan lahan.

Keputusan tegas pencabutan HGU tersebut diumumkan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Sanksi pemutusan izin usaha ini diberikan kepada korporasi yang terbukti membiarkan lahan konsesinya terbakar hingga melebihi separuh dari total area.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan bahwa kepemilikan modal dari korporasi bermasalah ini turut melibatkan investor asing.

"Kalau dilihat dari BO-nya, atau beneficiary ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," terang Nusron Wahid dikutip (10/11/2026)..

Enam korporasi di Kalbar yang dicabut HGU-nya yakni PT RKA di Melawi seluas 11.558 hektare, PT SKM di Ketapang seluas 7.715 hektare, serta PT SAE di Landak seluas 1.510 hektare.

Selanjutnya PT PSLT di Kubu Raya seluas 2.300 hektare, PT BOS di Kapuas Hulu seluas 4.750 hektare, PT AER serta PT API di Ketapang, dan PT ANI di Landak seluas 5.244 hektare.

Evaluasi Kementerian ATR/BPN menemukan minimnya ketersediaan peralatan pemadam api dan sarana mitigasi di area konsesi perusahaan tersebut.

"Kemudian kejadian berulang. Kemudian, sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," terangnya.

Pemerintah juga menyasar perusahaan yang membiarkan izin HGU-nya habis sejak 2020 serta korporasi yang nekat beroperasi hanya dengan IUP.

Kementerian ATR/BPN kini mengirimkan tim verifikasi fisik guna meneliti tiga perusahaan lain yang berpotensi menyusul sanksi serupa.

"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," tuturnya.