Deretan Perusahaan Asing di Kalimantan yang HGU-nya Dicabut Akibat Karhutla

Faktakalbar.id - Pemerintah mencabut Hak Guna Usaha milik 11 perusahaan yang diduga kuat menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengonfirmasi bahwa perusahaan yang dikenai sanksi tegas tersebut sebagian merupakan milik investor asing asal Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

"Kalau dilihat dari BO-nya, atau beneficiary ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," terang Nusron Wahid.

Penindakan sanksi HGU tersebut menyasar korporasi perkebunan yang beroperasi mulai dari wilayah Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur.

Pemerintah membagi kesebelas perusahaan tersebut ke dalam beberapa kelompok kategori pelanggaran karhutla.

Kategori pertama mencakup perusahaan yang area konsesinya mengalami kebakaran lebih dari 50 persen dari total luasan lahan.

"Kemudian kejadian berulang. Kemudian, sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," terangnya.

Kategori selanjutnya menyasar perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah kedaluwarsa sejak 2020 namun tetap beroperasi.

Adapun kelompok terakhir merupakan perusahaan yang telah memegang Izin Usaha Perkebunan tetapi tidak mengantongi dokumen HGU resmi.

Sejumlah perusahaan yang dicabut izin HGU-nya di Kalimantan Barat antara lain PT RKA di Melawi, PT SKM, PT AER, dan PT API di Ketapang, PT SAE serta PT ANI di Landak, PT PSLT di Kubu Raya, dan PT BOS di Kapuas Hulu.

Sementara di wilayah Kalimantan Selatan terdapat PT NMIB di Banjar, serta PT JMS dan PT STP di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Selain mencabut izin 11 perusahaan tersebut, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah mendalami potensi penindakan terhadap tiga korporasi lainnya.

"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," tuturnya.