Sebelas Perusahaan Direkomendasikan Dicabut HGU-nya Terkait Karhutla

Faktakalbar.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menindaklanjuti rekomendasi pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rekomendasi tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Pemerintah kemudian melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap hak atas tanah milik masing-masing perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Nusron dalam konferensi pers koordinasi evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Nusron, penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut tidak seluruhnya berupa pencabutan HGU secara menyeluruh. Pemerintah membaginya menjadi lima kelompok, mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, tidak diperpanjang, hingga perusahaan yang masih memerlukan pendalaman.

Tiga Perusahaan Terancam Pencabutan HGU Seluruhnya

Kelompok pertama mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya akan dicabut seluruhnya.

Ketiganya adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas HGU 4.000 hektare. Kemudian PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dua bidang lahan seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

ATR/BPN mempertimbangkan sejumlah faktor dalam penindakan tersebut. Di antaranya, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 50 persen, kebakaran terjadi berulang, sarana dan prasarana pencegahan kebakaran tidak sesuai, serta adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

HGU PT BSLT Tidak Diperpanjang

Kelompok kedua adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare.

HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020. Pemerintah memastikan hak tersebut tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.

Pertimbangannya meliputi ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang di wilayah perusahaan.

Tiga Perusahaan Tidak Akan Diberikan HGU

Pada kelompok ketiga, terdapat tiga perusahaan yang belum memiliki HGU dan tidak dipertimbangkan untuk memperoleh hak tersebut.

Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.

Ketiga perusahaan tersebut berada di Kalimantan Barat. Nusron menyatakan pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan yang dimiliki perusahaan terkait.

HGU PT SAE Dicabut Sebagian

Kelompok keempat adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare.

Berbeda dengan tiga perusahaan pada kelompok pertama, pemerintah hanya akan mencabut sebagian HGU PT SAE.

Keputusan tersebut mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen dari total area HGU, disertai ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.

Tiga Perusahaan Masih dalam Pendalaman

Sementara itu, tiga perusahaan lainnya masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah HGU akan dicabut seluruhnya atau sebagian.

Ketiganya adalah PT STP dengan bidang HGU seluas 129,55 hektare dan 286,99 hektare, PT API dengan luas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare, serta PT JMS dengan luas 4.928,70 hektare dan 521,87 hektare.

Pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pengukuran untuk memperoleh data yang valid sebelum menetapkan keputusan administratif.

Nusron menegaskan setiap tindakan terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyebut proses penanganan telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian.

Data hasil evaluasi tersebut telah disampaikan dan saat ini memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK). Pemerintah akan mengumumkan keputusan lebih lanjut setelah proses administrasi diselesaikan.

Nusron juga mengungkapkan bahwa pemilik manfaat atau investor dari sejumlah perusahaan tersebut berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula investor dalam negeri.

Pemerintah menyatakan penertiban HGU ini merupakan bagian dari tindak lanjut koordinasi ATR/BPN dengan Bareskrim Polri dalam penanganan korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.