Pemerintah Kembalikan Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Mulai Tahun Ajaran 2027/2028

Faktakalbar.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana mengembalikan sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.

Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028. Pemerintah menilai penguatan penjurusan diperlukan agar siswa memiliki dasar pengetahuan yang lebih baik sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, pengembalian penjurusan tidak harus sepenuhnya mengikuti pola lama. Kemendikdasmen masih mempertimbangkan sejumlah penyesuaian agar sistem tersebut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan saat ini.

"Ini paling tidak ada jurusan yang sudah biasa dulu diselenggarakan: IPA, IPS, dan juga Bahasa," kata Abdul Mu'ti saat memberikan arahan dalam kegiatan koordinasi dan penandatanganan kerja sama di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia menambahkan, kemungkinan modifikasi penjurusan masih terbuka untuk menyesuaikan kebutuhan dan kesiapan siswa.

Alasan Pemerintah Mengembalikan Penjurusan SMA

Abdul Mu'ti menjelaskan, salah satu pertimbangan pemerintah mengembalikan penjurusan adalah kondisi pengetahuan dasar atau foundational knowledge mahasiswa baru yang dinilai belum sesuai dengan harapan perguruan tinggi.

Melalui penjurusan, pemerintah berharap siswa dapat memperoleh bekal keilmuan yang lebih terarah selama menempuh pendidikan di SMA.

Dengan begitu, ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, siswa diharapkan lebih siap mengikuti bidang studi yang dipilih.

Menurut Abdul Mu'ti, penguatan dasar keilmuan tersebut juga perlu diselaraskan dengan orientasi pendidikan siswa setelah lulus SMA.

Kemendikdasmen Masih Menyusun Aturan Teknis

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Toni Toharudin menjelaskan bahwa regulasi mengenai penjurusan sebenarnya masih memiliki landasan hukum.

Ia menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai salah satu dasar yang masih berlaku.

Meski demikian, Kemendikdasmen masih menyusun ketentuan teknis untuk penerapan kembali sistem penjurusan tersebut.

Salah satu hal yang belum dipastikan adalah waktu siswa mulai memilih jurusan, apakah sejak kelas X atau setelah memasuki kelas XI.

Toni juga menjelaskan bahwa sistem baru nantinya memungkinkan adanya fleksibilitas perpindahan jurusan. Perkembangan siswa akan menjadi bahan pertimbangan guru dan guru bimbingan konseling (BK) apabila terdapat perubahan minat atau kesesuaian jurusan.

Dengan demikian, mekanisme penjurusan tidak hanya mempertimbangkan pilihan awal siswa, tetapi juga perkembangan selama mengikuti pembelajaran.

TKA Ikut Mendukung Pemetaan Minat Siswa

Kemendikdasmen juga mengaitkan kebijakan penjurusan dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Dalam TKA, siswa tidak hanya mengikuti mata pelajaran wajib, tetapi juga mata pelajaran pilihan yang dapat disesuaikan dengan orientasi studi mereka ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa hasil TKA mulai dimanfaatkan sebagai salah satu aspek dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur non-tes.

Pemerintah berharap penerapan kembali penjurusan SMA dapat berjalan selaras dengan pemetaan kemampuan akademik dan rencana pendidikan siswa.

Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu aturan teknis resmi dari Kemendikdasmen, termasuk mekanisme pemilihan jurusan, waktu penerapan di setiap tingkat kelas, serta kemungkinan penyesuaian program selain IPA, IPS, dan Bahasa.