Polri Jadwalkan Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo Pekan Depan

Faktakalbar.id - Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Sidang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, proses pemeriksaan terhadap sejumlah terduga pelanggar masih berlangsung. Sidang etik akan dilaksanakan setelah pemeriksaan rampung.

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Johnny di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Johnny memastikan para terduga pelanggar lainnya juga akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Namun, Polri belum merinci tanggal pelaksanaan sidang masing-masing personel.

Susunan Majelis Sidang Ditentukan Kapolri

Johnny menjelaskan, susunan atau perangkat majelis yang akan memimpin sidang etik Listyo Sigit nantinya ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Menurutnya, komposisi majelis akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Ia menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi personel yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat.

Johnny mencontohkan sidang etik terhadap mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta yang digelar pada Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan tersebut, majelis dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang tiga.

Ia menegaskan seluruh personel akan diproses melalui mekanisme yang berlaku.

“Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas,” ujar Johnny.

Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta telah menjalani sidang KKEP terkait perkara dugaan penyadapan ilegal. Dalam putusannya, majelis menyatakan perbuatan Ahrie tercela dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Pihak Ahrie menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Selain Listyo Sigit dan Ahrie Sonta, polisi juga menetapkan Irjen Eko Hadi Santoso serta Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

Polisi menduga penyadapan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Perkara tersebut masih dalam proses penanganan dan dugaan terhadap para tersangka belum merupakan putusan bersalah.

Dengan demikian, sidang etik terhadap Listyo Sigit dan terduga pelanggar lainnya menjadi bagian dari proses penegakan kode etik internal Polri. Hingga Rabu (11/11/2026), tanggal pasti persidangan belum diumumkan.