Pertamina Diduga Tutup Mata Terhadap Penyelewengan BBM Subsidi di Kalbar

PONTIANAK– Dugaan keterlibatan Pertamina Kalbar dalam maraknyapenyelewengan, atau lebih khusus praktik mobil siluman pengantri solar subsidi semakin kuat, setelah insiden pengeroyokan di SPBU Wahidin pada Minggu (22/9) mengungkap adanya kejanggalan.

Kendati seluruh SPBU di Kalimantan Barat telah dilengkapi CCTV pengawas, praktik pengisian ilegal ini terus berlangsung tanpa tindakan tegas dari pihak Pertamina. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada permainan antara oknum SPBU dan pengawas Pertamina untuk memuluskan mobil-mobil siluman yang mengisi BBM bersubsidi.

Mobil siluman sendiri adalah kendaraan yang telah dimodifikasi, baik dari segi muatan, tangki, atau box di bagian belakang, untuk menampung lebih banyak bahan bakar bersubsidi dari yang seharusnya. Modifikasi ini memungkinkan kendaraan menyalahgunakan kuota BBM, memanfaatkan bahan bakar bersubsidi secara ilegal dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang diizinkan.

Budi Setiawan, Sales Area Retail BBM Pertamina Kalbar, dalam wawancaranya pada Selasa (24/9/2024), mengakui bahwa pihaknya masih menunggu rekaman CCTV dari SPBU terkait insiden pengeroyokan tersebut. "Kami belum mengetahui secara detail situasi di sana, kami lagi minta rekaman CCTV untuk mengetahui pemukulan atau perkelahiannya," ujar Budi. Namun, pernyataan ini justru memperkuat dugaan adanya kelalaian sistem pengawasan yang seharusnya sudah berjalan efektif dengan pemasangan CCTV di semua SPBU.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa Pertamina hanya berfungsi sebagai operator yang menyalurkan BBM sesuai regulasi pemerintah, dan setiap SPBU telah diberi batasan kuota menggunakan sistem barcode. Namun, praktik di lapangan seringkali melanggar aturan ini. "Kami memang selalu wanti-wanti, baik itu pengawas, manajer, sampai teknisi lapangan untuk mengisi sesuai dengan plat kendaraan. Namun, kejadian di lapangan, kita tidak tahu ya, apakah operatornya bermain atau tidak melihat situasi," ungkap Budi, tanpa menjelaskan tindakan konkrit yang telah dilakukan.

Kritik semakin tajam setelah diketahui bahwa Pertamina melakukan pengecekan rutin ke SPBU melalui sampling oleh BPH, namun hasilnya tidak terlihat di lapangan. "Kami biasa melakukan pengecekan ke setiap SPBU, tapi keterbatasan operasional membuat kami hanya bisa sampling," tambah Budi. Meski demikian, dugaan permainan antara oknum pengelola SPBU dan pihak pengawas Pertamina Kalbar semakin santer terdengar, terutama setelah insiden yang melibatkan mobil siluman di SPBU Wahidin.

Hingga kini, pihak Pertamina Kalbar belum memberikan langkah tegas atas dugaan keterlibatan pihak internal dalam praktik pengisian BBM bersubsidi secara ilegal ini. Pertanyaan besar tetap menggantung: Mengapa Pertamina terus membiarkan praktik ini terjadi di bawah pengawasan mereka? Apakah ada kepentingan lain yang dilindungi di balik maraknya mobil siluman yang memanfaatkan BBM subsidi? (amb/ro)