Perkuat Struktur Permodalan Bank Kalbar 2027–2031, Pemkab Kapuas Hulu Ajukan Raperda Penyertaan Modal ke DPRD

Faktakalbar.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar untuk Tahun Anggaran 2027 hingga 2031.

Dokumen Raperda tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada Rabu (11/11/2026).

Pengajuan regulasi ini secara khusus ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Kalbar dalam jangka menengah lima tahun ke depan.

Selain penguatan modal, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kapasitas usaha Bank Kalbar agar mampu memperluas dukungan terhadap program pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kapasitas usaha perbankan daerah yang lebih kuat dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor keuangan bagi masyarakat setempat.

Melalui Raperda ini, Pemkab Kapuas Hulu juga berupaya memberikan kepastian hukum atas setiap alokasi anggaran penyertaan modal ke Bank Kalbar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pidato pengantar Bupati yang dibacakan Sukardi di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, kebijakan penyertaan modal diposisikan sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi daerah.

Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan seperti Bank Kalbar diharapkan mampu memberikan timbal balik berupa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat paripurna penyampaian Raperda penyertaan modal Bank Kalbar ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala perangkat daerah.

Hadir pula pimpinan instansi vertikal, pimpinan lembaga perbankan, serta para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu.

Pemkab Kapuas Hulu mendorong agar Raperda penyertaan modal Bank Kalbar Tahun Anggaran 2027–2031 tersebut segera dibahas secara mendalam bersama legislatif.

Masukan konstruktif dari pimpinan dan anggota DPRD diharapkan mampu menyempurnakan regulasi sehingga penyertaan modal ke Bank Kalbar berdampak langsung bagi percepatan pembangunan daerah.