Pemerintah Pusat Dituntut Revisi Formula Dana Bagi Hasil Kalbar Bagi Daerah Penghasil

Tingginya angka produksi kelapa sawit dan beroperasinya industri pemurnian mineral secara aktif menjadi landasan utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menuntut keadilan fiskal.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa Kontribusi SDA Kalbar sangat besar bagi ketahanan ekonomi nasional pada Kamis (16/7/2026).

Pernyataan lugas tersebut ditegaskan saat jajaran pemerintah daerah menyambut kunjungan kerja strategis Badan Anggaran DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur.

Pemerintah daerah merujuk pada data resmi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang memvalidasi posisi provinsi ini sebagai sentra utama kelapa sawit nasional.

Provinsi ini tercatat sukses menghasilkan komoditas minyak sawit mentah dengan volume menembus angka 4,94 juta ton sepanjang tahun lalu.

Angka produksi yang luar biasa tinggi tersebut secara otomatis menempatkan wilayah ini ke dalam jajaran produsen minyak nabati terbesar di seluruh wilayah Indonesia.

Sektor hilirisasi pertambangan juga mencatatkan prestasi serupa seiring beroperasinya pabrik pemurnian mineral milik perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia di wilayah Kabupaten Mempawah.

Industri pengolahan yang merupakan proyek strategis nasional tersebut tercatat mampu memproduksi bahan alumina hingga mencapai volume 294.795 metrik ton.

Pencapaian produksi besar ini secara langsung menandai dimulainya fase operasi komersial peleburan bahan mineral yang krusial untuk memperkuat rantai nilai industri aluminium dalam negeri.

Krisantus menyatakan besarnya Kontribusi SDA Kalbar tersebut wajib menjadi dasar pertimbangan utama bagi pemerintah pusat untuk menyusun formula pembagian dana perimbangan yang rasional.

Pemerintah pusat dituntut segera mengevaluasi porsi pembagian dana keuangan negara agar tidak terus merugikan wilayah penghasil yang telah banyak menyerahkan sumber daya alamnya.

"Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil. Tentu akan menjadi tidak adil apabila Dana Bagi Hasil yang diterima tidak sebanding dengan sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah ini," katanya.

Saat ini total terdapat lima kawasan industri pengolahan sumber daya alam yang terdaftar dan terus memberikan nilai tambah sangat tinggi bagi arus pendapatan negara.

Kondisi riil keberhasilan sektor industri tersebut menjadi argumentasi logis bagi pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan hak alokasi anggaran pembangunan jalan yang lebih baik.

(*Red)