faktakalbar

Menghadapi Tekanan Ekonomi Global, Pemkot Pontianak Prioritaskan Penanganan Masalah Urban dan UMKM pada 2027

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak menghadapi tekanan ekonomi global serta persoalan infrastruktur perkotaan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Penulis: Wati Saturday, 24 October 2026 📖 1 menit
Menghadapi Tekanan Ekonomi Global, Pemkot Pontianak Prioritaskan Penanganan Masalah Urban dan UMKM pada 2027
Aktivitas perdagangan di Pontianak yang menjadi pilar utama perekonomian daerah di tengah keterbatasan fiskal. (Dok. Pemkot Pontianak)

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak menghadapi tekanan ekonomi global serta persoalan infrastruktur perkotaan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Tantangan eksternal seperti dinamika ekonomi dunia dan ancaman perubahan iklim diproyeksikan bakal memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal.

Guna menjaga ketahanan perekonomian daerah, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ditempatkan sebagai pilar utama kegiatan warga.

“Kita ini kota jasa dan perdagangan. UMKM menjadi salah satu sektor yang paling menentukan, karena aktivitas ekonomi masyarakat banyak bergerak di sana,” ujarnya.

Selain ancaman ketidakpastian global, laju pertumbuhan Kota Pontianak sebagai pusat urban turut memicu munculnya berbagai masalah infrastruktur dasar.

Persoalan krusial seperti kemacetan lalu lintas, sampah, air bersih, hingga perbaikan sistem drainase menuntut penanganan yang terencana dan berkelanjutan.

Pelayanan sosial dasar seperti pendidikan serta fasilitas kesehatan masyarakat juga tetap disiagakan dalam skala prioritas belanja daerah.

Namun demikian, ketersediaan kapasitas fiskal daerah yang terbatas menjadi kendala utama dalam merealisasikan seluruh program penataan kota.

“Sebagai kota yang terus berkembang, persoalan-persoalan dasar seperti kemacetan, air bersih, drainase, sanitasi dan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Tetapi tentu kita membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pihak pemerintah daerah berupaya mempererat koordinasi antarlembaga guna menutupi celah anggaran pembangunan fasilitas umum.

Kemitraan strategis bersama pemerintah provinsi dan pusat dinilai menjadi solusi efektif untuk menjaga kesinambungan pembangunan sarana publik.

Pemerintah kota tetap menaruh rasa optimistis bahwa pemulihan kondisi ekonomi mendatang bakal kembali memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Yang terpenting pembangunan tetap berjalan. Kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal, kita tentukan prioritas, dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi perhatian,” katanya.

Penerapan strategi pemilahan prioritas kegiatan ini diharapkan dapat menjaga efektivitas pelayanan publik di tengah efisiensi anggaran.

Langkah efisiensi tersebut difokuskan untuk memastikan bahwa setiap rupiah belanja daerah memberikan dampak nyata bagi seluruh warga.

Pemerintah kota pun berkomitmen mengawal setiap program prioritas agar berjalan tepat sasaran sesuai dengan alokasi yang disepakati.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK