Mahkamah Agung Batalkan Surat Penyetaraan Ijazah SMA Gibran

Faktakalbar.id - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.

Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait perkara gugatan yang diajukan oleh advokat Subhan. Salinan lengkap putusan tersebut diunggah oleh Mahkamah Agung pada Selasa (10/11/2026).

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta.

MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Salah satu poin penting dalam amar putusan adalah menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Selain itu, MA mewajibkan pihak tergugat, yakni kementerian terkait, untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

MA Soroti Dokumen Dasar Penyetaraan Pendidikan

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Majelis hakim menyebut dokumen yang digunakan, antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.

MA juga menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau dokumen kelulusan dari luar negeri yang menjadi dasar untuk disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA atau SMK di Indonesia.

Menurut MA, penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain dengan kurikulum nasional harus didukung dokumen kelulusan yang sesuai.

Tanpa adanya ijazah atau sertifikat hasil tamat belajar, penerbitan keputusan penyetaraan dinilai tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal.

MA Pertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi

MA juga mempertimbangkan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

Putusan MK tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan MA dalam menilai kembali objek sengketa berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut MA, putusan MK tersebut menimbulkan perubahan keadaan hukum yang berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa.

Atas dasar itu, MA mengesampingkan sejumlah eksepsi dari pihak tergugat, termasuk mengenai gugatan kedaluwarsa dan gugatan kurang pihak.

MA menilai pengujian substansi perkara diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif serta menjaga konsistensi sistem hukum.

Gugatan Sebelumnya Ditolak PTUN Jakarta

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026 menyatakan gugatan tidak diterima.

Penggugat kemudian mengajukan banding. Namun, PT TUN Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Tidak menerima hasil tersebut, Subhan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 24 Agustus 2026.

MA kemudian memutus perkara tersebut pada 30 Oktober 2026 dengan mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.

Dengan keluarnya putusan kasasi ini, Kemendikdasmen diwajibkan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sesuai amar putusan MA.