Krisis SDM dan Keterbatasan Anggaran, Pemkot Pontianak Pacu Efisiensi Pelayanan Publik

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak menghadapi tantangan serius berupa krisis jumlah pegawai serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam menyelenggaraan pelayanan publik.

Saat ini Pemkot Pontianak hanya didukung 6.147 pegawai untuk melayani seluruh warga, di tengah tingginya keluhan keterlambatan administrasi birokrasi.

Tantangan pengelolaan sumber daya manusia tersebut semakin kompleks seiring dinamika regulasi kepegawaian, kebijakan PPPK paruh waktu, hingga wacana penarikan ASN ke pemerintah pusat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan seluruh jajaran perangkat daerah wajib mengoptimalkan aparatur yang ada melalui penempatan pegawai yang adaptif dan inovatif.

"Setiap rupiah yang kita belanjakan harus berdampak dan memiliki multiplier effect bagi sektor lainnya," katanya pada acara pemetaan ASN di Hotel Golden Tulip, Rabu (11/11/2026).

Edi mengingatkan bahwa status Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengemban tanggung jawab utama sebagai pelayan masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya pembenahan responsivitas aparatur guna menyelesaikan berbagai persoalan riil yang dihadapi warga di lapangan.

“Seince berkomitmen menjadi ASN, kita adalah pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Peningkatan efisiensi penggunaan belanja daerah dan optimalisasi kapasitas pegawai diproyeksikan berdampak langsung pada indikator pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan yang terukur serta perbaikan kualitas pelayanan birokrasi menjadi kunci Pemkot Pontianak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).