KPK Periksa Dua Pegawai Bea Cukai, Dalami Riwayat Pemeriksaan dan Standar Tarif Cukai PT Djarum

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami riwayat pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terhadap PT Djarum pada Kamis (12/11/2026).

Langkah penyidikan ini dilakukan untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada sektor cukai.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik telah memanggil dan memeriksa dua aparatur sipil negara Bea Cukai.

Kedua pegawai yang dimintai keterangan berinisial SA dan AZR dengan kapasitas sebagai saksi dalam perkara korupsi tersebut.

"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan PT Djarum dan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi," kata Budi Kamis (12/11).

Pemeriksaan terhadap kedua saksi difokuskan untuk menelusuri standar penetapan tarif cukai yang selama ini diberlakukan kepada perusahaan rokok tersebut.

Penyidik ingin membandingkan antara aturan standar tarif yang seharusnya dikenakan dengan besaran tarif yang benar-benar dibayarkan oleh PT Djarum.

KPK juga turut menelisik penerapan tarif cukai pada sejumlah perusahaan lain yang terafiliasi dengan PT Djarum.

"Tentunya ini berkaitan dengan standar tarif yang harus dikenakan dan tarif cukai bagi PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yang kemudian ada dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tata kelola cukai tersebut dan ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan," katanya.

Selain mengusut penyimpangan tata kelola tarif, KPK juga sedang mendalami adanya dugaan aliran dana suap dalam perkara ini.

Penyidik menelusuri dugaan pemberian sejumlah uang dari pihak PT Djarum kepada oknum-oknum pejabat di lingkungan Bea Cukai.

Kasus korupsi besar ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026 lalu.

Lembaga antirasuah kemudian mengembangkan perkara tersebut dengan menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru pada tanggal 21 Juli 2026.

Hingga September 2026, KPK tercatat telah menetapkan sembilan orang tersangka dari unsur pejabat Bea Cukai dan pihak swasta.

Para tersangka dari internal Bea Cukai meliputi Kepala Kanwil Sumatera Bagian Barat Rizal serta Kepala Subdirektorat Intelijen Sisprian Subiaksono.

Tersangka lainnya yakni Kepala Seksi Penindakan II Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Cukai Budiman Bayu Prasojo, dan Kepala Kantor Kediri berinisial GHH.

Turut ditetapkan sebagai tersangka seorang pejabat fungsional Bea Cukai Madya yang diketahui berinisial AD.

Sementara dari unsur swasta, penyidik menjerat Pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Andri.