Riza Fauzan: Ketua Panitia Sekaligus Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Kadin Ketapang

PONTIANAK - Rencana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat untuk menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) Tahun 2024 pada tanggal 9 Agustus 2024 di Pontianak tidak hanya menghadapi kontroversi legalitas, tetapi juga diterpa isu ketidaksahan proses pemilihan Ketua Kadin di Kabupaten Ketapang.

Koordinator Forum Peduli Pengusaha dan Anggota KADIN Kalbar, H. Saleh Galing, mengkritik keras penunjukan Riza Fauzan sebagai ketua panitia sekaligus terpilihnya Riza secara aklamasi sebagai Ketua Kadin Kabupaten Ketapang. “Dalam organisasi manapun, ketua panitia tidak bisa menjadi kandidat ketua umum, apalagi terpilih secara aklamasi. Ini jelas melanggar prinsip independensi,” tegas H. Saleh Galing. Dia juga menambahkan bahwa Muskab Kadin Ketapang terlalu dipaksakan dengan proses penunjukan caretaker yang tidak sesuai mekanisme dan dilaksanakan dalam hitungan kurang dari satu bulan, berbeda dengan caretaker atau Muskab/Muskot Kadin kabupaten lainnya yang seharusnya lebih siap tetapi tidak dilaksanakan.

Penunjukan Riza Fauzan sebagai ketua panitia oleh pengurus caretaker yang SK-nya sudah berakhir pada 17 Februari 2024 juga dipertanyakan. “SK mereka sudah mati, dan segala tindakan mereka setelah 17 Februari 2024 adalah ilegal. Pembentukan Kadin Kabupaten Ketapang oleh caretaker ini tidak sah,” jelasnya.

Menurut H. Saleh Galing, proses pemilihan yang dilakukan tidak hanya melanggar aturan organisasi tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap integritas Kadin Kalimantan Barat. “Ketua panitia tidak seharusnya menjadi kandidat ketua umum. Ini melanggar prinsip independensi dan transparansi dalam organisasi,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Riza Fauzan menolak tuduhan tersebut dan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa proses pemilihannya legal dan sesuai prosedur. Riza Fauzan menegaskan bahwa dirinya terpilih secara sah dan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Selain itu, Riza menjelaskan bahwa pendaftaran untuk calon Ketua Kadin Ketapang sebelumnya juga telah dibuka secara umum dan diinformasikankan di sekretariat Kadin serta dipublikasikan di media, untuk memastikan transparansi dalam proses pencalonan hingga pemilihan..

Dengan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemilihan ini, H. Saleh Galing menyampaikan agar Musprov yang diselenggarakan oleh caretaker ditunda. Kontroversi ini memicu kekhawatiran mengenai keabsahan keputusan yang akan dihasilkan dan menimbulkan keraguan terhadap independensi dan integritas Kadin Kalimantan Barat.(ro)