Kemenkeu Tarik Utang Baru Rp494,3 Triliun, Ini Perkembangannya
Kemenkeu mencatat pembiayaan utang pemerintah Rp494,3 triliun hingga September 2026 atau 59,4 persen dari target APBN.
Faktakalbar.id - Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut setara dengan 59,4 persen dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi pembiayaan utang masih berjalan sesuai rencana. Pemerintah, menurutnya, terus memperhatikan kebutuhan kas negara serta perkembangan pasar keuangan domestik dan global dalam menentukan strategi pembiayaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Jumat (9/10/2026). Ia menegaskan bahwa pembiayaan utang tetap dijaga agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan sumber pembiayaannya, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman secara neto tercatat negatif Rp3,2 triliun, dibandingkan target tahunan sebesar Rp32,7 triliun.
Dibandingkan periode yang sama pada 2025, realisasi pembiayaan utang hingga akhir September tahun ini lebih rendah. Pada Januari hingga September 2025, pembiayaan utang tercatat mencapai Rp502,9 triliun. Meski demikian, penerbitan SBN secara neto tahun ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp471,4 triliun.
Suahasil menjelaskan bahwa penerbitan SBN akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar obligasi dan dinamika ekonomi global. Pemerintah juga akan menyesuaikan waktu serta porsi penerbitan untuk menjaga efisiensi biaya pembiayaan dan mengelola risiko utang.
Di sisi lain, APBN hingga akhir September 2026 mencatat defisit sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun.
Pemerintah menyatakan pengelolaan pembiayaan akan terus memperhatikan kebutuhan anggaran, kondisi pasar keuangan, serta efisiensi biaya dana. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pembiayaan APBN tetap terukur di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
