Kasus Judi Online di Rumah Dinas Cijantung, TNI Tahan Letkol Arman

Faktakalbar.id - Markas Besar TNI menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intel Gartap 1/Jakarta, pada Jumat (9/10/2026), setelah rumah dinas yang disewakannya di Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cijantung, Jakarta Timur, diduga digunakan sebagai markas judi online (judol).

Penahanan tersebut berkaitan dengan dugaan penyewaan rumah dinas milik Arman kepada pihak sipil yang kemudian menggunakannya untuk aktivitas perjudian daring.

"Terduga sudah ditahan," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Muhammad Nas, seperti dilansir Kompas.

Kasus ini mencuat setelah sebuah video beredar luas di akun Instagram @badanperwakilannetizen2 dan memperlihatkan sejumlah orang berada di ruangan yang dipenuhi komputer.

Perekam video menduga ruangan di antara rumah-rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cijantung itu digunakan untuk kegiatan judi online pada 4 September 2026.

TNI Angkatan Darat sebelumnya menyatakan telah menyita perangkat elektronik dari lokasi tersebut dan memutus aliran listrik di rumah dinas milik Arman.

Meski penahanan telah dilakukan, penanganan perkara ini masih menjadi perhatian karena menyangkut dugaan keterlibatan anggota militer dalam penyediaan tempat bagi aktivitas ilegal.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widyanta, menilai keberadaan markas judi online di lingkungan rumah dinas militer menunjukkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar penyewaan bangunan.

Menurut Andreas, rumah dinas militer memiliki makna simbolis sebagai bagian dari institusi yang dikenal memiliki sistem kendali ketat serta membawa identitas patriotisme dan nasionalisme.

"Ternyata, mampu dijebol judol," katanya. "Betul-betul memalukan sangat, bahkan di garda terdepan kedaulatan bangsa".

Andreas menilai dugaan keterlibatan anggota TNI berpotensi meningkatkan keraguan masyarakat terhadap penuntasan kasus judi online jika proses hukum tidak berjalan secara adil.

Sementara itu, anggota DPR dari Komisi Pertahanan menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan transparan tanpa membedakan latar belakang pihak yang terlibat.

Kasus ini menempatkan proses hukum terhadap Arman sebagai salah satu aspek penting yang perlu dipantau, termasuk penelusuran pihak yang menggunakan rumah dinas tersebut dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

Keterangan mengenai pihak penyewa, pengelola aktivitas judi online, serta hasil pemeriksaan perangkat elektronik belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi yang tersedia.

Karena itu, status hukum para pihak dan dugaan peran masing-masing perlu dipastikan melalui hasil penyelidikan dan proses hukum yang berlaku.