Kasus Dugaan Penyadapan Presiden, Irjen Ahrie Sonta Ajukan Banding setelah Dipecat

Faktakalbar.id - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pengajuan banding itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir setelah sidang etik Ahrie selesai digelar di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Johnny mengatakan Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan majelis. Selanjutnya, permohonan tersebut akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” ujar Johnny.

Sidang Etik Berlangsung Selama 11 Jam

Sidang KKEP terhadap Ahrie berlangsung sekitar 11 jam, mulai pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Dalam persidangan tersebut, majelis menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Bareskrim Polri.

Johnny menjelaskan majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Perbuatannya dinilai sebagai tindakan tercela karena menggunakan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Selain dinyatakan melakukan perbuatan tercela, Ahrie dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Sidang tersebut dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai ketua majelis. Sementara itu, Irjen Pol Roma Hutajulu bertugas sebagai wakil ketua, dengan anggota majelis Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.

Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Ahrie Sonta merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Tiga nama lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekam jejak log digital pada Oktober 2026.

Meski Ahrie telah dijatuhi sanksi etik, proses banding masih harus berjalan. Sementara itu, penanganan perkara pidana merupakan proses hukum yang terpisah dari sidang kode etik.

Polri menyatakan sidang etik terhadap terduga pelanggar lainnya akan dilanjutkan. Jadwal persidangan berikutnya akan disampaikan kemudian.