Jelang Demonstrasi 20 Oktober, Aparat TNI-Polri Berjaga di Kantor Gubernur Kalbar

Faktakalbar.id - Aparat kepolisian dan TNI mulai berjaga di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Barat menjelang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Pantauan Fakta Kalbar pada pukul 15.00 WIB, sejumlah personel tampak bersiaga di lingkungan Kantor Gubernur Kalbar. Berbagai kendaraan pengendalian massa juga terlihat disiapkan di lokasi.

Sementara itu, situasi di Kantor DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani, tampak relatif lengang. Tidak terlihat banyak aparat yang berjaga di sekitar gedung. Namun, area parkir kendaraan roda dua tampak ramai.

Aksi tersebut menyasar dua kantor pemerintahan itu, yakni Kantor Gubernur Kalbar dan Kantor DPRD Kalbar. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan mengenai jumlah peserta yang akan mengikuti demonstrasi maupun respons resmi pemerintah daerah terhadap tuntutan yang disuarakan.

Rencana demonstrasi ini ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah persoalan yang diangkat mencakup kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, penanganan bencana, hingga kekhawatiran terhadap arah demokrasi dan tata kelola negara.

Dalam seruan aksi yang beredar, massa menyampaikan kekecewaan terhadap tuntutan rakyat yang dinilai tidak kunjung dilaksanakan. Mereka juga mempersoalkan minimnya langkah mitigasi bencana alam, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan kasus keracunan massal.

Di bidang ekonomi, persoalan yang disuarakan meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok, rendahnya upah pekerja, minimnya jaminan dan perlindungan tenaga kerja, serta kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Persoalan lain yang turut diangkat adalah anggaran publik, meningkatnya aktivitas buzzer, ancaman terhadap kesehatan, dan pendidikan yang dinilai belum menjadi prioritas. Massa juga mempersoalkan sentralisasi kekuasaan, pelemahan otonomi daerah, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kritik terhadap tata kelola pemerintahan mencakup alur birokrasi yang dinilai semrawut, buruknya infrastruktur politik, serta kebijakan yang dianggap tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang memadai.

Selain itu, seruan aksi menyinggung kerusakan infrastruktur dasar, krisis air dan bahan bakar minyak (BBM), penggusuran paksa, serta perluasan kewenangan TNI dan Polri.

Demonstrasi ini akan menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan penilaian mereka terhadap kebijakan pemerintah sekaligus menuntut jawaban atas persoalan yang dianggap belum terselesaikan.

(DHN)