faktakalbar

Didemo Puluhan Warga Batu Ampar, Pemkab Kubu Raya Sepakat Cabut Kenaikan Tarif Angkutan Sungai

Faktakalbar.id - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama DPRD sepakat membatalkan kenaikan tarif angkutan sungai mulai Selasa (27/10/2026) usai menerima aspirasi warga Kecamatan Batu Ampar.

Penulis: Wati Wednesday, 28 October 2026 📖 1 menit
Didemo Puluhan Warga Batu Ampar, Pemkab Kubu Raya Sepakat Cabut Kenaikan Tarif Angkutan Sungai
Perwakilan massa Serikat Pemuda Desa dan Aliansi Masyarakat Desa Kecamatan Batu Ampar saat menggelar audiensi bersama jajaran DPRD Kubu Raya, Senin (26/10/2026). (Dok. Ist)

Faktakalbar.id - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama DPRD sepakat membatalkan kenaikan tarif angkutan sungai mulai Selasa (27/10/2026) usai menerima aspirasi warga Kecamatan Batu Ampar.

Keputusan tersebut diambil dalam ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya usai digelarnya aksi unjuk rasa oleh belasan warga pada Senin (26/10/2026).

Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Pemuda Desa dan Aliansi Masyarakat Desa Kecamatan Batu Ampar mendatangi kantor dewan sejak pukul 10.00 WIB.

Dalam aksi tersebut massa membawa tiga tuntutan utama yaitu pemadaman listrik yang berulang, kelangkaan BBM bersubsidi, dan kenaikan tarif angkutan sungai.

Koordinator aksi Aryansyah dan Sultan menegaskan bahwa ketiga persoalan dasar tersebut sangat membebani perekonomian harian warga di wilayah pesisir.

Bupati Kubu Raya Sujiwo yang memimpin forum audiensi langsung menyepakati pembatalan kenaikan tarif angkutan sungai di kawasan tersebut.

Kebijakan pembatalan tarif ini mengacu pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2023 tentang Trayek dan Tarif Angkutan Umum.

Langkah pembatalan diambil lantaran moda transportasi sungai menjadi jalur vital bagi mobilitas harian masyarakat di Kecamatan Batu Ampar.

Selain masalah tarif, pemerintah daerah berjanji akan memanggil pihak PLN guna mengatasi krisis pemadaman listrik yang sering terjadi di wilayah pesisir.

Pemerintah daerah juga mendesak pihak Pertamina agar segera mengurai persoalan kelangkaan BBM bersubsidi yang dialami para nelayan dan warga.

Pertemuan yang berlangsung secara terbuka tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan tindak lanjut atas seluruh tuntutan warga.

Massa aksi membubarkan diri secara tertib setelah seluruh poin aspirasi mereka ditanggapi langsung oleh pimpinan daerah dan anggota dewan.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK