Aksi Demo Puluhan Warga Batu Ampar di Kantor DPRD Terkait Kelangkaan BBM dan Pemadaman Listrik

Faktakalbar.id - Sebanyak 132 personel Polres Kubu Raya diterjunkan untuk mengawal aksi penyampaian aspirasi warga Kecamatan Batu Ampar di Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya, Senin (26/10/2026).

Pengamanan ketat dilakukan untuk mengantisipasi gangguan ketertiban selama sekitar 25 orang massa menggelar unjuk rasa dan audiensi di lokasi gedung dewan.

Massa yang membawa spanduk dan pengeras suara tersebut menyuarakan keluhan terkait pemadaman listrik, kelangkaan BBM bersubsidi, serta kenaikan tarif kapal sungai.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Aiptu Ade mengonfirmasi pengerahan ratusan personel guna memastikan kegiatan berlangsung aman.

Menurut Ade, pengawalan kepolisian bertujuan menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan kritik tanpa mengganggu ketertiban umum di fasilitas publik.

“Polri hadir untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, tertib, dan nyaman. Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga agar penyampaian aspirasi tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” ujar Ade.

Ade menjelaskan bahwa jajarannya mengedepankan pola komunikasi persuasif serta pendekatan humanis kepada seluruh peserta unjuk rasa selama berada di lapangan.

“Yang kami kedepankan adalah komunikasi dan pendekatan humanis. Aspirasi masyarakat kami hormati dan kami kawal agar dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut,” katanya.

Pengamanan berlapis disiagakan mulai dari area halaman luar gedung hingga ke sekitar ruang rapat utama DPRD Kabupaten Kubu Raya.

Aksi unjuk rasa tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan pembatalan kenaikan tarif angkutan sungai yang disetujui langsung oleh pemerintah daerah setempat.

Aparat kepolisian memastikan seluruh rangkaian demonstrasi hingga berakhirnya forum audiensi berjalan kondusif tanpa terjadi insiden menonjol.

Seluruh personel pengamanan ditarik kembali usai massa unjuk rasa membubarkan diri meninggalkan kompleks perkantoran dewan secara tertib.