faktakalbar

Dana Pesangon Pekerja Direncanakan Dikelola Pemerintah Mulai Tahun Depan

Pemerintah siapkan Dana Cadangan Pesangon bagi pekerja. Perusahaan wajib menyetor mulai Oktober 2027, dengan pengelola ditargetkan bekerja pada 2028.

Penulis: Clara Monday, 16 November 2026 📖 3 menit
Dana Pesangon Pekerja Direncanakan Dikelola Pemerintah Mulai Tahun Depan
Pemerintah siapkan Dana Cadangan Pesangon bagi pekerja. Perusahaan wajib menyetor mulai Oktober 2027, dengan pengelola ditargetkan bekerja pada 2028. (dok.ist)

Faktakalbar.id- Pemerintah menyiapkan kebijakan baru terkait pengelolaan dana pesangon pekerja melalui pembentukan Dana Cadangan Pesangon (DCP). Nantinya, perusahaan diwajibkan menyediakan dana khusus yang dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Melalui aturan ini, perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan kesiapan keuangan internal ketika harus membayarkan pesangon kepada karyawan yang terkena PHK.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa perusahaan nantinya harus memperhitungkan kewajiban pesangon sejak awal hubungan kerja dengan pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Dana tersebut kemudian disetorkan kepada lembaga pemerintah yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola DCP.

Perusahaan Diberi Waktu hingga Oktober 2027

Penerapan kebijakan Dana Cadangan Pesangon tidak dilakukan secara langsung. Pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan pada 28 Oktober 2026.

Dengan ketentuan tersebut, kewajiban penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon mulai berlaku paling lambat 28 Oktober 2027.

Perusahaan diberikan waktu untuk melakukan pendataan pekerja, menghitung kebutuhan dana, serta menyesuaikan administrasi keuangan sebelum kebijakan diterapkan.

Indah menyampaikan bahwa pengalihan dana pesangon secara terpusat ditargetkan mulai dilakukan pada Oktober 2027. Sementara itu, lembaga pengelola DCP diharapkan sudah mulai menjalankan tugasnya pada 2028.

Ketentuan ini juga membawa perubahan terhadap mekanisme pengelolaan dana pesangon yang selama ini dapat disiapkan melalui skema internal perusahaan, termasuk Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Pesangon?

Dalam aturan baru tersebut, Dana Cadangan Pesangon disiapkan sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika mengalami PHK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 257 UU Nomor 27 Tahun 2026, pembayaran dana dilakukan oleh lembaga pengelola setelah terdapat permohonan dari pengusaha ketika pekerja mengalami PHK.

Apabila dana yang telah dicadangkan tidak mencukupi jumlah pesangon yang menjadi hak pekerja, perusahaan tetap berkewajiban membayar kekurangannya secara langsung.

Sebaliknya, apabila terdapat sisa dana setelah seluruh hak pekerja dipenuhi, kelebihan tersebut dikembalikan kepada perusahaan.

Aturan juga mengatur pengembalian dana apabila hubungan kerja berakhir bukan karena PHK, misalnya pekerja mengundurkan diri. Dalam kondisi tersebut, lembaga pengelola wajib mengembalikan dana cadangan yang berasal dari aset pengusaha paling lama 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja.

Dengan mekanisme ini, pemerintah ingin memastikan ketersediaan dana pesangon tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.

Usaha Mikro dan Kecil Dikecualikan

Kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon tidak berlaku bagi seluruh jenis perusahaan.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban tersebut.

Sementara itu, perusahaan yang termasuk dalam cakupan aturan wajib mempersiapkan pendanaan sesuai ketentuan yang nantinya dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon, pemerintah menyiapkan sejumlah sanksi administratif.

Sanksi tersebut mencakup teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Kemnaker Tegaskan Danantara Belum Ditunjuk

Di tengah pembahasan kebijakan ini, muncul informasi bahwa dana pesangon pekerja nantinya akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Namun, Kementerian Ketenagakerjaan telah membantah informasi tersebut.

Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Kemnaker juga menyatakan tidak pernah mengumumkan bahwa Danantara maupun kementerian tersebut telah ditunjuk sebagai pengelola dana.

Pemerintah masih perlu menyusun peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pengelola, serta sistem pertanggungjawaban.

Proses penyusunannya akan melibatkan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pekerja, pengusaha, dan pihak terkait lainnya.

Melalui kebijakan Dana Cadangan Pesangon, pemerintah berharap hak pekerja yang mengalami PHK dapat lebih terjamin. Namun, pelaksanaan teknisnya masih menunggu aturan turunan agar mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pencairan dana dapat berjalan sesuai ketentuan.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK