faktakalbar

ATR/BPN Berikan Pengurangan dan Pembebasan BPHTB di 132 Daerah

ATR/BPN mencatat 132 kabupaten/kota di 26 provinsi memberikan pengurangan atau pembebasan BPHTB. Simak rincian dan ketentuannya.

Penulis: Clara Monday, 16 November 2026 📖 2 menit
ATR/BPN Berikan Pengurangan dan Pembebasan BPHTB di 132 Daerah
Ilustrasi BPHTB (dok.ist)

Faktakalbar.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meringankan biaya yang harus ditanggung masyarakat, khususnya ketika melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan keringanan BPHTB di sejumlah wilayah diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan sekaligus memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

90 Daerah Bebaskan BPHTB, 42 Berikan Pengurangan

Dari total 132 kabupaten/kota yang telah menerapkan kebijakan tersebut, sebanyak 90 daerah memberikan pembebasan BPHTB kepada masyarakat.

Sementara itu, 42 kabupaten/kota lainnya memilih memberikan pengurangan BPHTB. Dengan demikian, bentuk keringanan yang diterima masyarakat dapat berbeda-beda, bergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Uunk menjelaskan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong percepatan pendaftaran tanah.

ATR/BPN berharap semakin banyak pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan serupa agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengurus legalitas tanahnya.

Apa Itu BPHTB dan Siapa yang Mengaturnya?

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.

Artinya, kebijakan mengenai pembebasan maupun pengurangan BPHTB ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Ketentuan yang berlaku di satu wilayah belum tentu sama dengan daerah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak resmi yang telah ditentukan pemerintah setempat.

Karena itu, masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas keringanan tersebut perlu memastikan terlebih dahulu ketentuan yang berlaku di kabupaten atau kota tempat tanah berada.

129 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar hingga 2026

ATR/BPN juga mencatat jumlah bidang tanah yang telah terdaftar di seluruh Indonesia mencapai sekitar 129 juta bidang hingga 2026.

Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya percepatan pendaftaran tanah, termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB.

Uunk menilai dukungan pemerintah daerah dapat membantu masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya untuk mulai mengurus dokumen kepemilikan.

Pendaftaran tanah sendiri penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah serta mengurangi potensi persoalan administrasi dan sengketa pertanahan.

ATR/BPN berharap kerja sama dengan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanah dan memperoleh kepastian hukum atas kepemilikannya.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK