Dampak Penutupan PLBN Aruk Sambas Soal Evaluasi Petugas Bea Cukai

Faktakalbar.id - Pelayanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, masih lumpuh total akibat konflik kelembagaan.

Kondisi penutupan layanan perbatasan negara tersebut memicu gelombang protes dari warga lokal yang terkendala akses pergerakan lintas batas.

Dewan Pengurus Daerah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Sambas mendatangi pintu masuk PLBN Aruk untuk menyampaikan pernyataan sikap resmi pada Rabu (11/11/2026).

Sekitar 30 warga yang dipimpin Fransiskus Erwan meminta pemerintah tidak menelantarkan hak pelayanan dasar warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Perselisihan antara oknum petugas Bea Cukai dan masyarakat disoroti agar segera dituntaskan melalui jalur hukum tanpa menghentikan fasilitas umum.

"Kami tidak ingin masyarakat perbatasan terus menjadi korban dari persoalan antarlembaga maupun konflik antara petugas dan masyarakat. Negara tidak boleh absen dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya sendiri," tegas perwakilan aksi dalam rilis tertulis.

Sorotan utama perwakilan warga tertuju pada evaluasi kebijakan penarikan petugas Bea Cukai dari pos pelayanan batas negara tersebut.

Pemerintah pusat diminta segera menurunkan tim verifikasi agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga perbatasan tidak semakin terganggu.

Apabila tanggapan konkret tak kunjung diberikan, perwakilan warga mengancam menggelar konsolidasi aksi susulan dalam skala yang lebih luas.

Opsi penutupan permanen fasilitas PLBN Aruk turut disuarakan jika fungsi pelayanan negara tidak kunjung berjalan normal.

Hingga aksi berakhir damai, masyarakat setempat masih menunggu langkah cepat penanganan konflik dari kementerian serta lembaga terkait.