Atasi Lemahnya Kemampuan Teknis Operator Pemkot Singkawang Geber Penguatan Data Geospasial

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Singkawang menggelar workshop penguatan kapasitas informasi geospasial bagi operator perangkat daerah di Ruang Basement Kantor Wali Kota Singkawang pada Rabu.

Kegiatan pelatihan selama dua hari tersebut digelar untuk membenahi lemahnya integrasi serta pemanfaatan data berbasis peta keruangan di lingkungan dinas lokal.

Bappeda Kota Singkawang menilai keterbatasan kemampuan teknis para operator dinas menjadi kendala utama dalam memetakan lokasi serta persoalan pembangunan daerah.

Pengelolaan data geospasial membutuhkan keahlian khusus mulai dari pengumpulan data lapangan, pengolahan teknis, hingga penyajian peta interaktif sebagai dasar kebijakan anggaran.

Plt Kepala Bappeda Kota Singkawang Eko Susanto mengakui bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang ahli dalam survei dan pemetaan saat ini masih sangat minim.

“Selama ini kita menyadari bahwa pengembangan data geospasial masih perlu ditingkatkan. Karena itu, tahun ini kita mulai melakukan penguatan melalui workshop, kemudian dilanjutkan dengan pembenahan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan tata kelolanya,” kata Eko.

Guna mengatasi keterbatasan teknis tersebut Bappeda berkomitmen mengawal pelatihan peningkatan kompetensi staf agar mampu mengoperasikan sistem peta secara mandiri.

Pemkot Singkawang juga menjadikan sistem pengelolaan data Kabupaten Kubu Raya sebagai tolok ukur acuan perbaikan tata kelola informasi geospasial.

Langkah studi perbandingan ini diambil untuk mendongkrak kualitas pemetaan digital Singkawang agar tidak tertinggal dari daerah tetangga.

Eko optimistis pembenahan regulasi serta kelembagaan data yang tengah berjalan mampu memangkas kelemahan pengelolaan data sektoral pada masa mendatang.

“Saat ini Kubu Raya memang yang terunggul, tapi ini bisa menjadi semangat kita untuk bisa mengejar ketinggalan. Semoga tahun depan kita bisa naik level dalam hal pemanfaatan data geospasial ini,” ujarnya.

Pembenahan data berbasis peta keruangan ini dirancang demi menyelaraskan rencana aksi nasional Satu Data Indonesia di wilayah Kalimantan Barat.

Instansi teknis terkait terus dipacu agar penyusunan anggaran publik di lapangan tidak lagi mengabaikan akurasi lokasi sasaran proyek.

Pelatihan menghadirkan pakar dari Pusat Studi Pengembangan Informasi Geospasial Universitas Tanjungpura Pontianak serta praktisi Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya.

Inisiatif penguatan keahlian ini diharapkan mampu meminimalkan kekeliruan penetapan lokasi program pembangunan fisik yang sering terjadi di daerah.